MDI NEWS Bekasi, 19 Maret 2025– Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, mendampingi kunjungan kerja sejumlah pejabat tinggi negara dalam membahas solusi pengelolaan sampah dan penanganan banjir di Kota Bekasi, Rabu (19/3/2025).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dua lokasi yang dikunjungi dalam agenda ini adalah wilayah terdampak banjir di Vila Jatirasa RW 12, Kecamatan Jatiasih, serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang. Wali Kota Bekasi juga didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten I Lintong Dianto Putra, Asisten II Inayatullah, serta beberapa kepala dinas terkait.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, menegaskan bahwa kehadiran para pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam kunjungan ini menunjukkan perhatian serius terhadap pengelolaan sampah dan penanganan banjir. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan sistematis.
“Pemerintah pusat, melalui Pak Menko Pangan, menginisiasi penyelesaian masalah sampah dengan teknologi terbaru, seperti incinerator, serta mendorong peningkatan investasi dengan penyederhanaan birokrasi. Harapannya, sampah bisa diolah menjadi energi listrik, sehingga permasalahan ini dapat tertangani secara tuntas,” ujar Tri Adhianto.
Selain itu, ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif dalam jangka panjang, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Upaya Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa TPST Bantargebang saat ini mampu menampung hingga 2.000 ton sampah per hari, dengan sebagian sampah diolah menjadi bahan baku batu bata. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lokasi tersebut sudah mampu mengolah sekitar 100 ton sampah per hari.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, fasilitas pengolahan sampah berbasis Refuse-Derived Fuel (RDF) di Rorotan akan mulai beroperasi dengan kapasitas 2.500 ton per hari. RDF merupakan teknologi yang memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif.
“DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah positif dalam mengurangi volume sampah. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, diperlukan penyempurnaan regulasi, termasuk terkait tipping fee,” ujar Zulkifli.
Sampah dan Banjir: Isu Kesehatan dan Bencana
Menko PMK Pratikno menyoroti keterkaitan antara pengelolaan sampah dengan isu kesehatan dan mitigasi bencana. Ia menjelaskan bahwa sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi pemicu utama bencana banjir di Jakarta dan Bekasi.
“Kemenko PMK memiliki kepentingan dalam aspek hilir, yaitu dampak bencana, sementara Kemenko Pangan berperan dari aspek hulu, yakni lingkungan, tata ruang, dan infrastruktur. Dengan sinergi ini, kita dapat meminimalkan risiko bencana serta dampak kesehatan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal,” jelasnya.
Tantangan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pengelolaan sampah di ibu kota. Saat ini, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, sementara TPST Bantargebang dan Rorotan hanya mampu mengolah 5.000–6.000 ton sampah per hari.
“Pengolahan sampah di Bantargebang dan Rorotan melalui metode RDF sudah berjalan, tetapi belum cukup. Diperlukan penyesuaian tarif tipping fee yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sampah dapat lebih optimal,” ujarnya.
Komitmen untuk Solusi Berkelanjutan
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mencari solusi berkelanjutan bagi permasalahan sampah dan banjir, tidak hanya di Jakarta dan Bekasi, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, diharapkan pengelolaan sampah dapat lebih efisien, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
