MDI NEWS | Kota Bogor – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Nusantara menggelar rapat kerja (raker) pengurus di sebuah villa di Bogor pada Selasa (29/7/2025). Agenda utama raker kali ini adalah menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
Ketua Umum DPP Aliansi Nusantara, Drs. T. Budiman Soelaim, M.I.Kom., menegaskan bahwa saat ini organisasi perlu bertransformasi dari sekadar gagasan ke arah gerakan yang nyata dan berdampak.
“Selama ini kegiatan kita masih berupa gagasan-gagasan. Ke depan, program kerja harus berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing. Setelah diketahui, barulah kita susun sebagai program kerja. Dengan begitu, kita memiliki tagline: ‘lebih dekat dan lebih bermanfaat’,” ujar Budiman.
Salah satu program konkret yang lahir dari rapat kerja ini adalah pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Nusantara, yang akan menjadi wadah advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Andriansyah Liauw, S.H., selaku Ketua Bidang Kajian dan Bantuan Hukum DPP Aliansi Nusantara, menjelaskan bahwa LBH ini akan fokus pada tiga bidang utama: advokasi hukum masyarakat miskin, edukasi hukum di komunitas akar rumput, dan pembentukan posko pengaduan hukum di tiap daerah.
“Banyak permasalahan masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum yang tepat. LBH Aliansi Nusantara hadir untuk memberi bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tertindas dan tak mampu, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Kita juga akan membentuk tim paralegal di setiap wilayah,” tegas Andriansyah.
Langkah ini diharapkan menjadi salah satu wujud nyata kehadiran Aliansi Nusantara dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta memperkuat peran organisasi sebagai jembatan antara rakyat dan keadilan. (Mr.Hadi)
