MDI.NEWS | Kabupaten Pati – Kabupaten Pati tengah diselimuti suasana tegang menjelang hari unjuk rasa besar yang dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aksi ini digagas oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) serta Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI).
Di sejumlah titik posko, seperti area depan Pendopo dan sepanjang trotoar menuju DPRD, tumpukan donasi—khususnya air mineral—telah membanjiri lokasi. Totalnya, telah terkumpul lebih dari 13 ribu kardus air mineral, pertanda dukungan kuat dari masyarakat Pati dan sekitarnya, bahkan hingga Semarang, Jepara, dan Kudus .
Meski kenaikan PBB-P2 sebesar 250 % telah dibatalkan, tuntutan demonstran menjadi berubah arah.
Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan rakyat secara paksa . Baliho-baliho mengejutkan telah dipasang di sekitar Alun-Alun Pati dan posko, dengan imbauan seperti,
PCNU Pati Terbitkan Maklumat Lima Poin
Menanggapi eskalasi ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati mengeluarkan maklumat resmi pada Minggu (10/8/2025) yang berisi lima poin penting, antara lain:
1. Semua pihak harus bisa menahan diri untuk menghindari konflik horizontal.
2. Peserta aksi diminta mengedepankan kesantunan dan akhlakul karimah.
3. Aparat keamanan diminta menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif, bukan represif.
4. Bupati Pati diminta introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kebijakan kontroversial, termasuk soal lima hari sekolah dan kenaikan PBB-P2.
5. Masyarakat diajak memperbanyak do’a dan istighasah demi ketenteraman Kabupaten Pati .
Satuan keamanan lokal telah memperketat pengawasan. Penjagaan diperkuat, sementara pemerintah desa dan tokoh masyarakat bersinergi merangkul dialog sebagai solusi. Beberapa warga menyatakan kekhawatiran bahwa aksi demo besar itu bisa berujung ricuh, namun demikian warga berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang santun.
Pada Rabu, 13 Agustus 2025 nanti akan menjadi momen yang bersejarah. Akankah aksi demo ini memuncak dalam protes konfrontatif, atau justru menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk berdialog dengan warga dalam menyelesaikan kebijakan dengan cara yang demokratis.
Sebagai informasi tambahan, ada opini yang menyatakan aksi demo akan dibatalkan. Diikutip dari pernyataan Koordinator Gerakan Pati Bersatu Yayak Gundul menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa akan dibatalkan karena tuntutan utama (pembatalan PBB-P2) telah dikabulkan.
Namun warga Pati, melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan, demontrasi akan tetap dilaksanakan pada 13 Agustus 2025 karena protes ini tidak hanya soal pajak tetapi juga mencakup tuntutan agar Bupati Sadewo turun dari jabatannya dan pengingat soal gaya kepemimpinannya yang dianggap arogan.
Imam Setiadi – Asistensi Media Nasional
