Mdi.News Jakarta Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, kembali mencuat dan memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai Soeharto layak memperoleh gelar tersebut atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa, sementara pihak lain menyoroti sisi kelam dari masa pemerintahannya yang diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan politik.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, mengimbau semua pihak agar dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dan berimbang.
“Sejarah bangsa ini tidak bisa dibaca secara sepihak. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia, dengan jasa yang nyata serta kontribusi besar terhadap pembangunan nasional,” ujar Imam dalam keterangannya kepada media, Jumat (8/11).
Menurut Imam, tidak dapat dipungkiri bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam bidang infrastruktur, pertanian, dan stabilitas ekonomi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap sejarah juga harus disertai kesadaran kritis dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif.
“Kita harus jujur melihat dua sisi sejarah: keberhasilan pembangunan dan juga persoalan yang menyertainya. Prinsipnya, jangan menutup mata terhadap prestasi, tetapi juga jangan menafikan kritik dan fakta sejarah yang ada,” tegasnya.
Imam menambahkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah ranah pemerintah dan lembaga terkait, dengan mempertimbangkan aspek moral, integritas, serta kontribusi terhadap negara. Karena itu, perdebatan publik yang muncul diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bersama, bukan ajang saling menyalahkan.
Sebagai lembaga riset dan kajian kebijakan, ToBe Institute menekankan pentingnya penerapan prinsip etik dalam pemberitaan dan diskursus publik, terutama oleh media massa. Dalam konteks jurnalistik, keseimbangan dan verifikasi fakta harus menjadi dasar utama dalam menulis isu-isu sejarah dan tokoh nasional.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi secara proporsional, tidak menghakimi, serta memberi ruang bagi semua suara. Dengan begitu, publik dapat menilai dengan cerdas dan adil,” tutup Imam.
