MDI.NEWS | Kabupaten Bogor – Sebuah inovasi energi alternatif bernama Bobibos sempat menggugah harapan publik. Diperkenalkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan hasil riset anak bangsa, produk ini diklaim mampu menandingi kualitas bensin konvensional. Namun alih-alih mendapat dukungan negara, Bobibos justru terhenti di meja birokrasi karena alasan klasik: belum memiliki sertifikasi resmi dari pemerintah.
Penemuan Bobibos sebenarnya bukan hal baru. Proses risetnya telah dimulai lebih dari satu dekade lalu oleh tim peneliti independen yang berupaya menciptakan bahan bakar berbasis nabati dengan kadar emisi rendah. Setelah melalui berbagai uji skala kecil di laboratorium lokal, Bobibos resmi diperkenalkan ke publik pada awal November 2025 di Jonggol, Kabupaten Bogor. Dalam peluncurannya, produk ini digadang-gadang sebagai “BBM karya anak bangsa” yang mampu menghemat bahan bakar hingga 20 persen dan meningkatkan efisiensi mesin.
Namun antusiasme publik tidak sejalan dengan sikap pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak memberikan dukungan atau kerja sama karena Bobibos belum tersertifikasi resmi sebagai bahan bakar nasional. Ironinya, lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu justru ada di bawah kementerian yang sama. Akibatnya, inovasi ini tertahan di pintu awal birokrasi—bukan karena gagal diuji, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk diuji.
Sikap tersebut memperlihatkan wajah nyata birokrasi energi kita: kaku, lamban, dan sering kali takut mengambil keputusan di luar kebiasaan. Seorang akademisi dari bidang energi dan lingkungan menyebut, “Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada keberanian politik dan administratif. Pemerintah punya alat dan kewenangan untuk meneliti, tetapi lebih memilih menunggu.”
Komentar ini menggambarkan betapa sistem kita sering kali lebih nyaman menjadi penjaga prosedur daripada penggerak perubahan.
Dalam konteks kebijakan energi nasional, Bobibos sebenarnya sejalan dengan arah transisi menuju energi hijau yang sedang didorong pemerintah. Namun di lapangan, semangat itu tidak diikuti dengan mekanisme konkret untuk menampung inovasi lokal. Bukan hanya soal sertifikasi, tapi soal keberanian mengakui bahwa solusi masa depan tidak selalu datang dari laboratorium besar atau perusahaan asing.
Fenomena ini menegaskan paradoks besar negeri ini: negara sering memuji inovasi, tapi jarang melindunginya. Ketika ada gagasan baru dari rakyat sendiri, birokrasi justru menutup pintu rapat-rapat. Tetapi ketika teknologi serupa datang dari luar negeri, pemerintah berlomba-lomba membuka karpet merah. Seolah-olah yang lokal selalu dianggap belum layak, meski secara substansi punya potensi yang sama.
Padahal, jika pemerintah mau membuka ruang uji publik dan melakukan verifikasi ilmiah secara transparan, persoalan ini akan selesai dengan elegan. Tidak perlu spekulasi, tidak perlu sensasi. Biarkan fakta laboratorium yang berbicara. Entah hasilnya layak atau tidak, yang penting negara hadir sebagai fasilitator, bukan penghalang.
Kini, Bobibos menjadi simbol dari ketakutan negara terhadap kecerdasan bangsanya sendiri. Ia bukan hanya bahan bakar alternatif, tapi juga cermin dari bagaimana ide besar bisa mati perlahan karena dikelilingi tanda tangan dan segel birokrasi. Jika pola ini terus berulang, jangan heran bila anak bangsa berhenti bermimpi — sebab mereka tahu, bukan tantangan teknologi yang menakutkan, tapi ketakutan negaranya sendiri terhadap inovasi rakyat.
Imam Setiadi – MDI NEWS
