MDI.NEWS | Politik — Publik mendadak dikejutkan oleh pernyataan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Tanpa basa-basi, ia menyebut tiga ketua KPU berpotensi ikut terseret sebagai tersangka jika benar ada penggunaan dokumen atau ijazah tidak sah dalam proses pencalonan.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik. Nada yang dibawa Oegroseno terdengar seperti alarm keras tentang adanya dugaan kelemahan serius di jantung penyelenggaraan pemilu.
Pertanyaannya kini mengarah pada satu titik sensitif:
Selama ini seketat apa sebenarnya proses verifikasi dokumen di KPU?
Jika benar ada ketidaksahan dokumen yang lolos, maka logikanya pihak yang memeriksa, menerima, dan meloloskan berkas juga ikut memikul tanggung jawab hukum.
Di tengah hiruk-pikuk klarifikasi, bantahan, hingga saling lempar penjelasan dari berbagai pihak, suara Oegroseno justru terdengar paling jernih sekaligus paling mengganggu:
Transparansi harus dibuka sepenuhnya.
Akuntabilitas tidak boleh dinegosiasi.
Siapa pun yang terlibat, dari level tertinggi hingga staf teknis, wajib diperiksa sesuai aturan.
Kini sorotan publik mengarah tepat ke KPU.
Langkah apa yang akan mereka ambil?
Apakah KPU akan menjawab secara terbuka, lengkap dengan data, kronologi, serta standar pemeriksaan dokumen yang selama ini menjadi dasar keputusan?
Atau justru memilih diam, membiarkan pertanyaan besar menggantung di ruang publik?
Satu hal pasti: polemik ini jauh dari selesai.
Dan rakyat berhak mengetahui bagaimana proses negara bekerja, terutama dalam urusan yang menentukan masa depan demokrasi. Kepercayaan publik tidak bisa terus dibiarkan terkikis tanpa jawaban yang tegas dan terang.(Dari berbagai sumber)
