MDI.NEWS, Bekasi – Aceh kembali menghadapi ujian berat akibat bencana alam. Di tengah duka dan perjuangan masyarakat bangkit dari dampak bencana, solidaritas datang dari berbagai elemen bangsa.
Namun, publik Aceh justru menyoroti satu hal yang mengundang tanda tanya: absennya suara tokoh nasional asal Aceh, Surya Paloh. Sebagai figur publik nasional, Surya Paloh dikenal luas sebagai pengusaha media, Ketua Umum partai politik nasional, serta tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik.
Lahir di Tanah Rencong, nama Surya Paloh kerap dilekatkan sebagai salah satu putra Aceh yang berhasil menembus puncak kekuasaan politik dan bisnis nasional.
Namun, ketika Aceh dilanda bencana, publik nyaris tidak mendengar pernyataan empati personal dari Surya Paloh, baik secara langsung maupun melalui media yang berada di bawah naungannya.
Keheningan ini memunculkan beragam tafsir dan kritik, terutama dari masyarakat Aceh yang menaruh harapan lebih besar pada figur nasional asal daerahnya sendiri. Dalam perspektif politik elite, absennya pernyataan publik bisa dipahami sebagai bentuk kehati-hatian.
Surya Paloh dikenal bukan tipe politisi populis yang responsif disetiap momentum krisis. Sikap diam kerap dipilih untuk menghindari tudingan politisasi bencana, sekaligus menjaga jarak dari dinamika politik lokal Aceh yang dikenal sensitif dan kompleks.
Di sisi lain, posisi Surya Paloh sebagai pemilik media nasional juga menghadirkan dilema etika. Setiap pernyataan personal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika kemudian diberitakan secara masif oleh medianya sendiri.
Dalam kaidah jurnalistik, kehati-hatian semacam ini lazim dilakukan untuk menjaga objektivitas. Namun, bagi publik, khususnya masyarakat Aceh, persoalan ini tidak semata-mata soal framing media atau kalkulasi politik. Yang dipersoalkan adalah kehadiran simbolik.
Dalam situasi bencana, rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga empati moral dari para tokoh yang memiliki kedekatan historis dengan daerah terdampak bencana.
Secara sosiologis, jarak emosional turut menjadi faktor penting. Meski lahir di Aceh, Surya Paloh lebih banyak tumbuh dan berkiprah di luar Aceh. Basis politik, jaringan sosial, serta aktivitas politiknya tidak berakar kuat di Tanah Rencong. Hal ini menjadikan identitas “tokoh asal Aceh” lebih bersifat biografis, bukan emosional maupun struktural.
Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kekecewaan publik.
Kritik yang muncul bukanlah tuduhan, melainkan ekspresi kegelisahan masyarakat terhadap figur yang diharapkan hadir, setidaknya melalui pernyataan empati, di saat Aceh dilanda musibah. Dalam demokrasi, kritik semacam ini sah dan perlu dicatat. Sebab, kepemimpinan nasional tidak hanya diukur dari besarnya pengaruh politik dan ekonomi, tetapi juga dari kepekaan moral di saat rakyat mengalami penderitaan.
Absennya suara Surya Paloh di tengah bencana Aceh menjadi refleksi penting tentang jarak antara kekuasaan, identitas, dan empati. Di era keterbukaan informasi, kehadiran simbolik seorang tokoh sering kali memiliki makna yang sama pentingnya dengan bantuan dan partisipasi yang nyata. (***)
Imam Setiadi – MDINEWS
