MDI NEWS – Presiden RI Prabowo Subianto terus mendorong percepatan transisi menuju energi bersih dan terbarukan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas, dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/03/2026).
Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat implementasi berbagai program transisi energi nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik.
“Target pemerintah, program percepatan transisi energi ini dapat terealisasi secara signifikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan meningkatkan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang selama ini ditanggung negara.
Selain sektor kelistrikan dan transportasi, program transisi energi juga menyasar sektor rumah tangga melalui berbagai kebijakan yang mendukung penggunaan energi yang lebih efisien.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan bahwa percepatan transisi energi nasional juga memiliki tujuan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama di tengah dinamika harga energi global yang terus mengalami fluktuasi.
Menurut Brian, penguatan energi domestik menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.
“Perubahan harga energi global yang sangat dinamis menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi. Karena itu, percepatan transisi energi menjadi agenda penting pemerintah,” jelas Brian.
Ia menambahkan, salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah adalah program konversi kompor LPG ke kompor listrik bagi masyarakat. Program ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus membantu menekan beban subsidi LPG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap transisi menuju energi bersih tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian energi nasional, meningkatkan efisiensi fiskal negara, serta mendorong transformasi ekonomi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Sumber: BPMI Setpres
