Mdinews, JAKARTA – Law Institute 98 menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menghentikan proses hukum terkait persoalan penerbitan Surat Keterangan (Suket) Kesetaraan Ijazah yang menjadi polemik. Lembaga tersebut menilai, persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh karena dinilai berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pemilu, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pandangan tersebut disampaikan Founder Mind Map Law Firm sekaligus Law Institute 98, Dr. Muhammad Anwar, SH., MH., dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Anwar, persoalan Suket kesetaraan ijazah Wakil Presiden bukan sekadar persoalan administratif atau hukum biasa. Ia menilai terdapat dugaan persoalan korupsi politik yang melibatkan sejumlah penyelenggara negara dan sistem regulasi dalam proses pencalonan hingga penerbitan dokumen tersebut.
Anwar mengaitkan persoalan itu dengan pandangan Lord Acton yang menyebutkan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung melahirkan korupsi absolut (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).
Menurut dia, perilaku koruptif elite kekuasaan dapat mencederai demokrasi dan melemahkan kepastian hukum apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Ia menduga persoalan penerbitan Suket kesetaraan ijazah tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari partai politik pengusung pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga unsur pemerintah. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu diuji melalui proses investigasi dan penegakan hukum yang transparan.
Law Institute 98 juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada isu pengunduran diri Wakil Presiden. Proses politik dan hukum melalui DPR maupun MPR dinilai perlu dilakukan dengan meminta penjelasan langsung dari Gibran Rakabuming Raka serta pihak-pihak terkait.
Pihak yang dinilai perlu dimintai keterangan antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPU, Bawaslu, serta MDIS, institusi pendidikan yang disebut menjadi tempat Gibran menempuh pendidikan dan dijadikan dasar pengajuan penerbitan Suket.
Anwar mengatakan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai status pendidikan, dokumen ijazah, serta mekanisme penerbitan surat keterangan kesetaraan yang dipersoalkan.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mendorong koordinasi antara Kapolri, Kejaksaan, dan Komisi III DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta guna menelusuri persoalan tersebut.
Tim itu, menurut Anwar, perlu melakukan investigasi langsung terhadap institusi pendidikan terkait, termasuk memeriksa proses administrasi dan dasar hukum penerbitan Suket kesetaraan ijazah.
“Rakyat membutuhkan kepastian hukum. Persoalan ini jangan sampai hanya menjadi konsumsi politik para elite kekuasaan, sementara masyarakat justru dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Law Institute 98, persoalan Suket Wakil Presiden merupakan isu serius karena menyangkut integritas lembaga negara, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
“Persoalan ini harus dibuka secara terang melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai persoalan yang menyangkut lembaga negara dan pengambilan keputusan politik justru tidak memperoleh penyelesaian hukum,” pungkas Anwar.






