MDINEWS — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan sebuah gapura, kebijakan yang menuai pro dan kontra di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pembangunan gapura tersebut masuk dalam program penataan kawasan dan peningkatan estetika wilayah. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut proyek ini bertujuan memperkuat identitas daerah, memperindah wajah kota, serta menjadi simbol kemajuan wilayah.
Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek non-esensial ini memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat. Warga, aktivis, hingga pengamat kebijakan publik mempertanyakan urgensi pembangunan gapura bernilai miliaran rupiah, terutama saat masih banyak infrastruktur dasar yang membutuhkan perhatian serius.
Di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi, kondisi jalan rusak, sistem drainase yang belum optimal, serta persoalan banjir musiman masih menjadi keluhan utama warga. Selain itu, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“APBD seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, bukan proyek simbolik,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik yang menilai pembangunan gapura belum menjadi kebutuhan mendesak.
Menanggapi kritik tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa anggaran pembangunan gapura telah melalui proses perencanaan yang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Proyek tersebut juga telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan gapura tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga diharapkan dapat menjadi landmark daerah yang mendukung penataan kawasan, meningkatkan daya tarik wilayah, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal, khususnya sektor perdagangan dan jasa.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai pemerintah perlu menyampaikan penjelasan yang lebih transparan kepada publik, termasuk lokasi pembangunan, detail perencanaan, serta manfaat jangka panjang dari proyek tersebut. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Di media sosial, perdebatan mengenai proyek gapura ini juga semakin menguat. Sebagian warga menilai pembangunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak berbagai tekanan, sementara pihak lain berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara pembangunan fisik simbolik dan kebutuhan dasar warga.
Hingga kini, rencana pembangunan gapura senilai Rp1 miliar tersebut masih terus menjadi sorotan. Publik berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menetapkan skala prioritas penggunaan APBD, memastikan setiap program benar-benar berdampak positif, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
