MDI.NEWS, Bekasi — Asistensi Media Nasional (AsMEN) resmi menggelar kegiatan perdana AsMEN Discussion Forum (ADF) sebagai ruang diskusi publik yang membahas isu-isu strategis di bidang hukum dan sosial. Forum ini dilaksanakan di Studio AsMEN, Kota Bekasi, Jumat (30/1/2026), dengan mengangkat tema KUHP Baru dan Implikasinya bagi Penegak Hukum dan Masyarakat Sipil.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai respons atas diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional. AsMEN menilai, perubahan regulasi tersebut perlu disikapi dengan dialog terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan proporsional.
Forum diskusi menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, yakni Dr. Dodi Rusmana, S.H., M.H., praktisi sekaligus akademisi hukum nasional, serta Jeje Zainudin, S.Sos., pemerhati isu sosial. Jalannya diskusi dipandu oleh Muhsinun, S.H., M.H., yang memfasilitasi pembahasan secara sistematis dan interaktif.
Dalam pemaparannya, Dr. Dodi Rusmana menyampaikan bahwa forum diskusi semacam ini menjadi langkah awal yang positif dalam upaya edukasi hukum kepada masyarakat. Ia menilai, setiap perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan proses sosialisasi yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Menurut Dodi, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa fungsi media tidak hanya sebatas menyampaikan berita, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pengawasan sosial terhadap implementasi hukum.
“Perubahan hukum yang menyangkut kepentingan publik harus dipahami secara luas oleh masyarakat. Media berperan penting dalam menjembatani informasi tersebut agar tidak terjadi distorsi pemahaman,” ujar Dodi dalam sesi diskusi.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengawal proses penegakan hukum agar prinsip keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat persepsi publik bahwa hukum kerap diterapkan secara tidak seimbang.
“Media harus terus menjalankan fungsi kontrol sosial agar penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan AsMEN Discussion Forum, AsMEN berharap dapat menghadirkan ruang diskusi publik yang berkelanjutan dalam membahas isu-isu hukum dan sosial strategis. Program ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara penegak hukum, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam membangun kesadaran hukum yang inklusif dan berkeadilan. (Red).
