MDINEWS | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Nama pria asal Maluku ini mengemuka setelah serangkaian kebijakan strategis serta momen viral yang memperlihatkan bagaimana figur publiknya semakin melekat di jagat media sosial.
Salah satu sorotan utama jatuh pada langkah Bahlil memaparkan capaian kinerja satu tahun kepemimpinannya di Kementerian ESDM—mengusung strategi hilirisasi industri dan kedaulatan energi sebagai pilar utama. Di sisi lain, beliau juga menuai perhatian setelah membantah anggapan bahwa campuran etanol tidak cocok untuk bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia dalam rangka transisi energi, sekaligus menghadirkan tantangan teknis dan sosial yang nyata.
Tak kalah menarik adalah aspek viral dalam penampilan Bahlil di media sosial. Sebuah artikel mencatat bahwa “tangan gerak pun viral” ketika dirinya muncul dalam sebuah diskusi panel—meski tidak berbicara panjang, gesturnya saja sudah menjadi bahan konten. Momen ini menunjukkan bagaimana figur menteri kini tidak hanya dinilai dari kebijakan, tetapi juga dari resonansi visual dan narasi publik di era digital.
Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Bahlil juga menimbulkan perdebatan. Misalnya, rencana pengembangan penggunaan etanol 10 % dalam BBM mulai 2027 menjadi salah satu agenda besar Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil. Untuk banyak pihak, langkah ini menggambarkan ambisi keberlanjutan, namun bagi sebagian lainnya berarti tantangan teknis dan sosial yang tinggi.
Bagi publik, sosok Bahlil menjadi contoh bagaimana pejabat publik harus bergerak dalam dua arena sekaligus: arena kebijakan teknis nasional dan arena citra di media massa. Keberhasilan maupun kritiknya segera menjadi konsumsi publik—baik lewat artikel, video singkat maupun meme.
Kini, kunci bagi Bahlil adalah bagaimana mengubah “keviralan” menjadi hasil nyata—yakni kebijakan yang memberi akses energi lebih merata, lingkungan yang lebih bersih, dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Karena bagi pejabat publik di Indonesia saat ini, populer saja tidak cukup—yang dibutuhkan adalah kredibilitas yang dibuktikan lewat aksi konkret.
