MDI.NEWS, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi dalam rangka pengembangan BSKDN Satu Data.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah transformasi digital di lingkungan BSKDN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, kegiatan FGD tersebut merupakan bagian penting dari upaya membangun birokrasi modern yang berbasis data dan digital.
“Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Yusharto menegaskan, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik.
Menurutnya, penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan tepat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.
Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital di BSKDN, mulai dari penguatan tata kelola, sistem informasi, hingga peningkatan kompetensi aparatur.
Adapun Dashboard Data Terintegrasi akan menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat.
“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Rudiarto Sumarwono, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, turut hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan landasan konseptual SPBE serta transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis kecerdasan buatan (AI) dan era Singularity.
“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” ujar Rudiarto.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur, Gunawan Pria Utama, yang membahas arsitektur SPBE BSKDN dan dashboard data terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Boby Yonan Rhamadian, menyampaikan paparan mengenai arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antarunit kerja.
Melalui kegiatan ini, BSKDN menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi data, sejalan dengan visi pemerintah mewujudkan pemerintahan digital Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
