MDI.NEWS, Jakarta —- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah struktur kementerian.
Pernyataan itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Di hadapan para anggota dewan, Jenderal Sigit menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, perubahan struktur tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
“Jika Polri berada di bawah kementerian, akan muncul potensi matahari kembar. Ini berbahaya dalam pengambilan keputusan strategis, terutama terkait keamanan dan ketertiban,” ujar Kapolri.
Ia menilai, birokrasi berlapis akibat perubahan struktur akan menghambat kecepatan kerja kepolisian, baik dalam pelayanan masyarakat maupun penanganan situasi darurat. Padahal, Polri dituntut untuk bergerak cepat, tegas, dan responsif di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang.
Dalam suasana rapat, Jenderal Sigit sempat menyampaikan pernyataan bernada seloroh namun sarat pesan. Ia menyebut lebih memilih pensiun dan menjadi petani daripada harus menjabat sebagai Menteri Kepolisian apabila perubahan struktur tersebut justru melemahkan institusi Polri.
“Lebih baik saya pensiun jadi petani, daripada memimpin lembaga yang strukturnya justru melemahkan negara,” ucapnya, sebagaimana dikutip dari TVR Parlemen.
Kapolri menegaskan, Polri merupakan salah satu pilar utama negara dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat.
Melemahkan struktur Polri, menurutnya, sama dengan mengurangi kekuatan negara dalam menghadapi berbagai ancaman.
Meski demikian, Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri tetap terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi, baik dari DPR maupun masyarakat.
Namun, penguatan pengawasan harus dilakukan tanpa mengorbankan independensi dan efektivitas lembaga.
Pernyataan Kapolri ini menjadi sinyal kuat bahwa wacana reposisi Polri bukan sekadar isu birokrasi, melainkan menyangkut arah ketatanegaraan dan ketahanan negara secara keseluruhan. (***)
(Metro TV)
Imam Setiadi – MDI.NEWS
