MDI.NEWS, Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menerima kunjungan kerja Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam rangka pengumpulan data (Puldata) terkait sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana (Sarpras), serta anggaran di wilayah hukum Polda Papua. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rupatama Polda Papua, Rabu (1/10/2025).
Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi terbuka dengan Kompolnas.
Menurutnya, forum diskusi interaktif ini sangat strategis untuk menghadirkan solusi atas tantangan kepolisian di Papua.
“Diskusi interaktif sangat diharapkan, terutama terkait tiga persoalan utama yaitu anggaran, personel, dan logistik. Semua ini merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Kapolda Papua.
Ketua Tim Kompolnas, Mochammad Choirul Anam, S.H., menyampaikan bahwa Papua memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain.
Ia menyoroti perlunya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan yang kompleks.
“Ekosistem keamanan di Papua memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya, akses komunikasi di wilayah pegunungan yang masih sulit. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian agar kebutuhan sarana dan logistik betul-betul sesuai dengan realitas lapangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., memaparkan perkembangan pemisahan Polda Papua dengan Polda Papua Tengah yang masih dalam proses. Ia menyebutkan sudah terbentuk 18 satuan kerja (Satker) dengan kode tersendiri, meski masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama Polda Papua. Dari pihak Kompolnas hadir Ketua Tim Mochammad Choirul Anam bersama tim pendamping.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja ini berjalan lancar dengan diskusi konstruktif yang diharapkan dapat memperkuat kinerja kepolisian di Papua, khususnya dalam penataan SDM, penguatan sarana-prasarana, dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif serta sesuai kebutuhan di lapangan.
