MDI.NEWS | Ekonomi – Jakarta. Sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gagasan Koperasi Merah Putih kerap menjadi sorotan publik. Ide besar ini digadang-gadang akan menjadi solusi penguatan ekonomi lokal, namun hingga kini, implementasinya masih jauh dari kata nyata.
Koperasi Merah Putih awalnya digadang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan model yang mirip jaringan ritel modern. Meski ide ini terdengar menjanjikan, berbagai kendala administrasi, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia membuat rencana tersebut berjalan lambat.
Menurut Dr. Ratna Sari, akademisi dari Universitas Indonesia, “Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menguatkan ekonomi masyarakat desa. Namun keberhasilan koperasi ini sangat bergantung pada manajemen yang profesional, transparansi, dan dukungan regulasi dari pemerintah.”
Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 10.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. Target ambisius ini diharapkan bisa menjangkau seluruh provinsi dan memberdayakan masyarakat desa melalui akses ekonomi yang lebih modern dan merata.
Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Hingga saat ini, belum terlihat adanya cabang atau outlet yang bisa menjadi bukti nyata koperasi ini beroperasi. Masyarakat pun masih menunggu kepastian kapan koperasi ini benar-benar hadir dan dapat dirasakan manfaatnya.
Pemerhati ekonomi berharap pemerintah segera memperjelas roadmap dan langkah nyata agar ide besar ini tidak sekadar menjadi wacana. Dukungan regulasi dan pembinaan sumber daya manusia menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih bisa benar-benar menjadi kenyataan.
Meski begitu, semangat di balik gagasan ini tetap diapresiasi. Ide Brilliant yang lahir dari semangat pemberdayaan ekonomi lokal ini diharapkan dapat segera terwujud, membawa dampak positif bagi masyarakat luas.
Imam Setiadi – MDI NEWS
