MDI.NEWS, Aceh Tamiang – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kepala desa atau keuchik dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana di wilayah Aceh. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada warga terdampak.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), usai Presiden meninjau lokasi hunian Danantara.
Menurut Tito, pemerintah telah menetapkan tiga kategori kerusakan hunian, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Masing-masing kategori tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Masalah utama dalam pemulihan pascabencana bukan hanya anggaran, tetapi kecepatan dan ketepatan data. Tanpa data yang cepat, bantuan tidak bisa segera disalurkan,” kata Tito.
Ia menjelaskan, untuk rumah rusak ringan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp15 juta, sedangkan rusak sedang Rp30 juta. Adapun rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang akan difasilitasi melalui pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta bantuan dana tunggu hunian.
Tito menyampaikan bahwa sejumlah daerah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data kerusakan dengan cepat sehingga proses pemulihan dapat segera dilakukan. Namun, ia menilai pendataan di sejumlah wilayah Aceh masih perlu dipercepat.
“Saya mohon agar pemerintah daerah di Aceh dapat bergerak lebih cepat. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lambat, padahal bantuan menunggu data dari daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengungkapkan kendala yang kerap muncul di lapangan, salah satunya hilangnya data kependudukan warga akibat bencana. Kondisi tersebut menyulitkan proses verifikasi penerima bantuan.
Untuk mengatasi hal itu, Mendagri mendorong keterlibatan aktif keuchik sebagai pihak yang paling memahami kondisi dan warga di wilayahnya. Data yang dikumpulkan dari desa kemudian dapat disampaikan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama aparat penegak hukum.
“Pendataan tidak harus menunggu selesai seluruhnya. Bisa dilakukan bertahap dan langsung diserahkan ke BNPB agar bantuan dapat segera dicairkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, praktik serupa telah dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan terbukti mempercepat penyaluran bantuan, sehingga warga terdampak dapat segera meninggalkan lokasi pengungsian.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
