MDINEWS – BOGOR. PENGADILAN NEGERI CIBINONG, Pengumuman pengadaan langsung untuk paket pekerjaan penyedia jasa pos layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2024 . Tanggal 27 November 2023 Nomor : 04/WII – U20/ PENG. PL1. 1.5/2-3/XII/2023.
Perjanjian kerjasama pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Cibinong antara Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong. Tentang penyediaan pemberian layanan hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2024 . Nomor: 145/SEK. 01/WII-U20/PL.01/1/2024 Tanggal 03 Januari 2024.
Disaksikan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Eko Suharjono, S.H.,M.H. Panmud Hukum Dudi Gusmawan, S.H. dan Tim Pengadaan Pengadilan Negeri Cibinong. Dari pihak HADE Indonesia Raya Cibinong MoU perjanjian kerjasama di tanda tangani oleh Saripin, SH. Ketua HADE Indonesia Raya Cibinong, Sekretaris Suryadi, SH., MH. dan Rekan dari DPC PERADI Bogor Hj. Tutie, SH., MH. Rabu (3/01/23).
Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
Dalam pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu yang sedang menghadapi suatu perkara hukum dalam persidangan maka Negara hadir dengan memberikan pos bantuan hukum. Masyarakat kurang mampu bisa mengajukan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan hukum (LBH) yang sudah bekerjasama dengan kantor Pengadilan .
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Eko Suharjono, SH., MH. Mengatakan Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum harus dilayani dengan baik. Maka Pengadilan Negeri Cibinong menyediakan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum).
“Untuk masyarakat yang tidak paham hukum maka bisa berkonsultasi disini dengan LBH yang sudah berkerjasama, maka harus melayani masyarakat dengan baik”, ujarnya panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang baru di lantik, 22 Desember 2023.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HADE Indonesia Raya Cibinong Saripin, SH. Mengatakan kami mengucapkan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah memberikan kepercayaan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pelayanan bantuan hukum.
“Akan meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bogor yang sedang mencari keadilan. Sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, ujarnya.
Red / Kerry
