MDINEWS – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan operasi besar-besaran untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Operasi ini melibatkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sebagai upaya memutus rantai penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Presiden Prabowo mengungkapkan, dari tambang ilegal di Bangka Belitung saja, negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp22 triliun dalam empat bulan ke depan dan melonjak hingga Rp45 triliun jika dibiarkan hingga akhir 2026.
Dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. “Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Ada 1.000 tambang ilegal. Mulai 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menyoroti adanya kandungan mineral tanah jarang dalam limbah tambang timah. “Yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya itu mengandung tanah jarang,” kata Prabowo. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli-ahli kimia guna mengidentifikasi kandungan tanah jarang di material limbah tambang tersebut.
Presiden Prabowo juga memerintahkan penertiban tambang ilegal di sektor lain seperti nikel, batu bara, dan bauksit. “Di bidang lain juga sama, nikel, batu bara, bauksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal, atau diambil alih negara,” ujar Presiden.
