MDI.NEWS | Jakarta – Ketika rakyat makin kesulitan menghadapi harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus melonjak, anggota DPR RI justru hidup dengan fasilitas mewah. Dari gaji pokok Rp 4,2 juta plus beragam tunjangan, setiap anggota DPR bisa mengantongi Rp 66–80 juta per bulan. Belum cukup, sejak Oktober 2024 mereka juga menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan hingga Oktober 2025, menggantikan fasilitas rumah dinas di Kalibata dan Ulujami Jakarta Selatan.
Selain itu, setiap anggota DPR mendapat dana aspirasi reses sekitar Rp 450 juta per tahun untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan. Tak ketinggalan, ada pula biaya perjalanan dinas yang besarannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung aktivitas kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mencoba membela kebijakan ini dengan menyebut tunjangan tersebut “pasti kembali ke masyarakat” dan justru lebih hemat dibanding biaya pemeliharaan rumah dinas. Namun, publik menilai dalih itu jauh dari realita di lapangan, karena rakyat kecil tetap tidak merasakan manfaat nyata.
Sementara itu, anggota DPR dari kalangan selebritas justru menuai kontroversi. Eko Patrio menanggapi santai dengan menyebut kenaikan tunjangan sebagai “resiko pekerjaan”, sedangkan Uya Kuya sempat membuat video joget yang dianggap melecehkan kritik rakyat.
Kesenjangan semakin nyata: rakyat berjuang demi bertahan hidup, sementara wakilnya asyik menikmati privilese dengan dalih tugas konstitusi. Polemik ini menegaskan citra DPR sebagai lembaga penuh kemewahan di atas penderitaan rakyat yang diwakilinya.
Imam Setiadi – Media Duta Indonesia
