MDI.NEWS, Jakarta — Polda Metro Jaya mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran dalam konflik bersenjata di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, terdiri atas dua warga negara asing dan empat warga negara Indonesia. Penyidik juga mengamankan dua orang lainnya di Malang untuk kepentingan pengembangan perkara. Rabu (11/11/2026).
Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan terhadap jaringan perekrutan yang beroperasi di sejumlah daerah, meliputi Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat sekitar 23 WNI yang telah diberangkatkan dan direkrut untuk bergabung dalam aktivitas militer di Rusia. Polisi juga memperoleh informasi mengenai satu WNI yang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka akibat pertempuran, termasuk terkena ranjau. Meski mengalami cedera, para korban diduga tetap dipaksa kembali menjalankan tugas di medan perang.
Penyidik mengungkapkan, jaringan tersebut melibatkan dua warga negara asing, termasuk warga negara Rusia, yang bekerja sama dengan sejumlah warga Indonesia. Kedua pihak diduga berkolaborasi mencari calon korban untuk diberangkatkan menjadi tentara bayaran. Perekrutan awalnya dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan dan iming-iming penghasilan. Dalam perkembangannya, jaringan tersebut memanfaatkan hubungan pertemanan, pacar, hingga kenalan sekolah untuk mencari calon korban baru. Perekrut yang berhasil mendatangkan calon anggota juga diduga memperoleh imbalan uang dari jaringan tersebut.
Modus perekrutan menyasar laki-laki dalam kondisi sehat dan siap bekerja di luar negeri, terutama mereka yang memiliki latar belakang militer atau pernah bertugas sebagai anggota TNI dan Polri. Namun, jaringan tersebut juga merekrut masyarakat umum yang tidak mempunyai pengalaman militer, termasuk mereka yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Keberangkatan para calon korban diduga menggunakan dokumen perjalanan berupa visa kunjungan atau visa lainnya. Polisi turut mencegah delapan WNI yang hendak diberangkatkan melalui bandara setelah memperoleh informasi dan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga serta instansi terkait.
Perwakilan kepolisian menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami aliran dana, mekanisme perekrutan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Polisi juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk memastikan kondisi WNI yang telah berada di Rusia, termasuk informasi mengenai korban yang mengalami luka maupun meninggal dunia. Kepastian mengenai jumlah korban yang selamat dan meninggal masih menunggu hasil verifikasi dari perwakilan Indonesia di luar negeri. “Siapa pun yang memenuhi persyaratan fisik dan sehat bisa menjadi sasaran perekrutan. Mereka yang memiliki latar belakang militer memang lebih diutamakan, tetapi masyarakat umum juga dapat direkrut,” demikian penjelasan pihak kepolisian.
Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UPT PPA DKI Jakarta, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan pemulihan terhadap para korban beserta keluarganya. UPT PPA DKI Jakarta telah memberikan layanan perlindungan melalui rumah aman, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta rujukan sesuai kebutuhan korban. KemenPPPA juga akan melakukan asesmen terhadap keluarga korban melalui koordinasi dengan unit pelaksana teknis di daerah.
“Layanan yang kami berikan meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta perlindungan melalui rumah sementara. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu,” ungkap perwakilan UPT PPA DKI Jakarta.
Dukungan juga disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang mengungkapkan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran PT Cegersaribuana sebelumnya telah dikenai sanksi penghentian sebagian kegiatan usaha selama tiga bulan sejak 21 Oktober 2026 karena ditemukan pelanggaran kewajiban perlindungan pekerja migran. Kementerian P2MI akan mendukung penyidikan melalui pemeriksaan dokumen, proses perekrutan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Sementara itu, LPSK mencatat sebanyak 271 dari 15.836 permohonan perlindungan yang diterima sejak Januari hingga 11 November 2026 merupakan perkara TPPO. LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan, rehabilitasi psikologis, layanan medis, serta bantuan pemulihan sosial bagi korban dan keluarga, termasuk pendampingan terkait hak restitusi.
Dalam pengembangan penanganan perkara, kepolisian bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen memperkuat koordinasi pencegahan serta penanganan TPPO melalui sistem layanan terpadu. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur dan perlindungan hukum. Kepolisian juga mengajak masyarakat segera melaporkan dugaan perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah bertambahnya korban sekaligus memutus jaringan perekrutan WNI untuk kepentingan tentara bayaran di luar negeri. (***)
