MDI.NEWS, Jakarta – Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya mengungkap tujuh perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2026. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri yang menitikberatkan pada penegakan hukum melalui pendekatan ilmiah atau scientific investigation.
Dari tujuh perkara yang berhasil diungkap, dua kasus ditangani langsung Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh satuan reserse kriminal di tingkat polres jajaran. Secara keseluruhan, pengungkapan tersebut menetapkan 19 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai modus perdagangan orang.
Modus kejahatan yang terungkap cukup beragam, mulai dari perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia untuk dijadikan tentara, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia untuk tujuan eksploitasi seksual, hingga penempatan pekerja migran Indonesia ke Slovakia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Polisi juga mengungkap dugaan penyaluran anak buah kapal (ABK) melalui mekanisme jeratan utang serta pengiriman anak untuk kepentingan perkawinan pesanan.
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, dari tujuh kasus yang diungkap, dua perkara telah dinyatakan lengkap atau memasuki tahap P-21. Satu perkara lainnya telah memasuki tahap pertama penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum, sementara empat perkara masih dalam proses penyidikan dan pemberkasan untuk melengkapi alat bukti serta kebutuhan penegakan hukum.
Dalam pemaparannya, pihak Direktorat PPA-PPO menjelaskan bahwa pengungkapan TPPO tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kepolisian. Penanganan perkara membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga, termasuk kementerian yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.
“Penanganan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Ini merupakan sinergi lintas lembaga yang harus dilakukan bersama-sama,” demikian disampaikan perwakilan Direktorat PPA-PPO dalam konferensi pers tersebut.
Selain penegakan hukum, pemulihan kondisi psikologis korban dan keluarga juga menjadi perhatian penting. Dampak TPPO tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma mendalam. Karena itu, keterlibatan lembaga perlindungan dan pendampingan dinilai diperlukan untuk memastikan korban memperoleh pemulihan serta perlindungan yang layak.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan perekrutan WNI untuk diberangkatkan ke Rusia dengan tujuan dijadikan tentara. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dari perkara yang sebelumnya diungkap Polres Metro Jakarta Barat. Pengembangan dilakukan untuk menelusuri jaringan perekrut, pihak yang terlibat, serta mekanisme pengiriman korban ke luar negeri.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah perkara tersebut menjadi bagian dari upaya memberantas jaringan perdagangan orang, termasuk yang beroperasi lintas negara. Melalui koordinasi antarsatuan kepolisian dan lembaga terkait, penyidik terus melengkapi berkas perkara, mengembangkan jaringan pelaku, serta memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap para korban. (***)
