MDI.NEWS, Jakarta – Rumah Kebangsaan Pancasila (RKP) menggelar Webinar Kebangsaan Episode 185 bertajuk “Melawan Hoaks, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Jurnalis Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat”, Sabtu (21/11/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom mulai pukul 19.45 WIB tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP Perkumpulan Jurnalis Pembangunan Indonesia Raya (PJPI), Abdul Haris, S.I.P., M.T., KWI, sebagai pembicara utama.
Webinar dipandu Sugianto selaku Bendahara Umum RKP dan dibuka Ketua Umum RKP, Edy Suryadi. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran jurnalis dan masyarakat mengenai bahaya penyebaran informasi palsu serta memperkuat peran media dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.
Dalam sambutannya, Edy Suryadi menjelaskan bahwa hoaks merupakan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran informasi bohong dinilai dapat merusak persatuan, memicu konflik sosial, serta melemahkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia.
“Kalau kita bicara Pancasila, kita bicara persatuan, kita bicara kemanusiaan, kita bicara musyawarah. Hoaks itu lawan dari semuanya. Hoaks memecah belah persatuan, merusak kemanusiaan, dan mematikan musyawarah karena orang lebih percaya pada kebohongan daripada berdiskusi,” ujar Edy.
Ia menegaskan, RKP merupakan wadah bersama yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama jurnalis, untuk menangkal informasi menyesatkan, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Edy juga mengapresiasi keterlibatan PJPI dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi kebangsaan dan organisasi profesi jurnalis menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi literasi digital hingga ke lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Abdul Haris dalam pemaparannya menekankan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan informasi palsu, melainkan ancaman terhadap demokrasi, pembangunan, dan kepercayaan publik kepada institusi negara. Penyebarannya semakin mudah melalui berbagai platform digital, termasuk WhatsApp, TikTok, Facebook, dan Instagram.
“Melawan hoaks bukan hanya tugas nenegara, tetapi tanggung jawab setiap warga negara yang mengaku cinta Indonesia. Jangan sampai jari kita menjadi alat penyebar kebohongan hanya karena terburu-buru membagikan informasi tanpa melakukan pemeriksaan,” tegas Abdul Haris.
Ia menjelaskan, jurnalis pembangunan memiliki tiga peran penting dalam menghadapi maraknya hoaks. Pertama, menjadi penjaga kebenaran melalui proses verifikasi informasi. Kedua, berperan sebagai pendidik dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membedakan fakta dan berita bohong. Ketiga, menjadi perekat bangsa melalui pemberitaan yang berimbang, objektif, dan konstruktif.
Menurut Abdul Haris, sikap kritis seorang jurnalis tetap harus disertai tanggung jawab profesional. Kritik terhadap pemerintah maupun kebijakan publik diperbolehkan selama didasarkan pada data, fakta, dan kepentingan masyarakat. Prinsip yang harus dijaga adalah kritis tetapi konstruktif, serta berani tanpa mengabaikan keberimbangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan konsep 3IS sebagai fondasi pembentukan karakter jurnalis pembangunan di lingkungan PJPI. Konsep tersebut meliputi Agamais, Nasionalis, dan Jiwa Bisnis. Ketiganya dinilai penting untuk membentuk wartawan yang berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu berdiri mandiri secara ekonomi.
Nilai agamais, lanjutnya, menjadi landasan moral bagi jurnalis dalam menjalankan profesi. Keimanan dan akhlak yang baik diharapkan mampu mencegah wartawan melakukan penyimpangan, seperti menyebarkan fitnah, membuat berita bohong, maupun menerima imbalan untuk memproduksi pemberitaan yang tidak sesuai fakta.
“Jurnalis yang agamais harus memahami bahwa setiap berita yang ditulis merupakan amanah dan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan Dewan Pers, tetapi juga kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah menjadikan tulisan sebagai alat untuk menyebarkan kebohongan,” ungkapnya.
Adapun nilai nasionalis diwujudkan melalui kecintaan terhadap Tanah Air, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Jurnalis harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Sementara itu, Jiwa Bisnis diperlukan agar wartawan memiliki kemandirian ekonomi, kreativitas, dan kesejahteraan sehingga tidak mudah dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
“Agamais membuat jurnalis jujur, nasionalis membuat jurnalis mencintai bangsa, sedangkan jiwa bisnis menjadikan jurnalis mandiri. Ketiganya harus berjalan beriringan agar wartawan tidak mudah menjual kebenaran demi kepentingan sesaat,” kata Abdul Haris.
Selain membangun karakter jurnalis, Abdul Haris memperkenalkan rumus 3S sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi informasi yang beredar di ruang digital. Rumus tersebut terdiri atas STOP, SARING, dan SEBARKAN KEBENARAN. STOP berarti menghentikan kebiasaan langsung membagikan informasi yang memancing emosi. SARING berarti memeriksa sumber, tanggal, dan kebenaran data sebelum membagikannya.
Sementara SEBARKAN KEBENARAN berarti menyampaikan klarifikasi berdasarkan fakta apabila menemukan informasi palsu.
“Diam terhadap hoaks sama dengan membiarkan kebohongan menang. Satu orang yang berani meluruskan informasi palsu di grup WhatsApp keluarga memiliki peran besar dalam menghentikan penyebarannya,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, peserta bernama Suyato menyoroti tantangan era post-truth, ketika emosi dan keyakinan pribadi kerap lebih dipercaya dibandingkan fakta. Menanggapi hal tersebut, Abdul Haris menyampaikan bahwa edukasi literasi digital harus menggunakan bahasa sederhana, penyampaian visual, dan dilakukan secara berulang dengan melibatkan tokoh agama, guru, serta kepala desa yang dipercaya masyarakat.
Peserta lainnya, Sugiharto Ogi, turut mengangkat persoalan dugaan keterlibatan oknum pemerintahan dalam memproduksi informasi menyesatkan untuk menyudutkan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan publik. Abdul Haris menegaskan bahwa PJPI membedakan institusi pemerintah dengan tindakan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ia juga menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan kehidupan demokrasi.
Pada akhir kegiatan, Edy Suryadi bersama Abdul Haris menegaskan komitmen RKP dan PJPI untuk memperkuat sinergi melalui pendidikan, kegiatan sosial, literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
PJPI juga terus mendorong pelaksanaan tiga pilar organisasi, yakni Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi, termasuk melalui Diklat Jurnalis Anti-Hoaks, Jumat Berkah, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan koperasi. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama serta ajakan untuk menjadikan jurnalis dan masyarakat sebagai pelopor penyebaran informasi yang benar demi menjaga persatuan bangsa. (***)






