MDI.News Anggota Dewan Pakar KAHMI Nasional dan HMI, Dr. Risman Pasaribu, meminta Presiden mempertimbangkan evaluasi terhadap jabatan saudara Rokhi menyusul pernyataan yang dinilainya tidak pantas dan tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan kritik kepada kepala negara.
Hal tersebut disampaikan Dr. Risman Pasaribu saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara harus dihormati, termasuk dalam penyampaian kritik maupun perbedaan pandangan di ruang publik.
“Presiden harus kita hargai dan hormati. Kalau ada kritik atau perbedaan pendapat, sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, beretika, dan sesuai dengan norma yang berlaku,” ujar Dr. Risman.
Mantan Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Politik tersebut menilai penggunaan bahasa yang dianggap kasar terhadap Presiden, terlebih jika disampaikan dalam acara resmi dan diberitakan melalui media massa, dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga martabat institusi kepresidenan. Menurutnya, penghormatan terhadap Presiden bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah, melainkan kritik harus disampaikan secara konstruktif dan tetap menjunjung etika.
“Boleh berbeda pendapat, boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan sampai menghilangkan etika dan kesopanan. Kita sebagai anak bangsa harus memberikan contoh komunikasi yang baik,” katanya.
Dr. Risman mengaku tersinggung dengan pernyataan yang dinilainya merendahkan Presiden. Ia mengatakan, penghormatan terhadap kepala negara juga berkaitan dengan citra Indonesia di mata dunia internasional.
“Negara-negara lain menghormati Presiden kita ketika berada di luar negeri. Karena itu, sebagai anak bangsa, kita juga seharusnya menjaga kehormatan Presiden dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dr. Risman menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dibarengi tanggung jawab, kesantunan, dan etika.
Ia berharap Presiden dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap setiap pejabat atau pihak yang berada dalam lingkaran pemerintahan agar seluruh jajaran memberikan contoh komunikasi publik yang santun dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai ucapan seorang pejabat justru merusak citra Presiden dan pemerintahan. Jabatan itu amanah, sehingga harus dijalankan dengan etika, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan institusi negara,” pungkasnya.
