MDI.NEWS, Jakarta—-Gubernur DKI Jakarta, H. Pramono Anung, meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan di sejumlah wilayah Jakarta, termasuk kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjalan cepat, mudah, dan tanpa biaya bagi masyarakat. Pada Senin, (4/5/26).
Dalam dialog dengan warga dan petugas, Pramono menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan KTP tidak dipungut biaya. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dalam pelayanan publik.
“Kalau ngurus KTP itu gratis, semuanya gratis. Jangan sampai ada yang mengatakan gratis di depan, tetapi masih ada yang menarik biaya,” ujar Pramono dalam keterangannya.
Pelayanan di PTSP disebut mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dalam waktu singkat. Selain KTP, layanan lain seperti izin praktik dan dokumen administratif juga dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga meresmikan sejumlah kantor kelurahan, antara lain di wilayah Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sutera Jaya. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan hingga tahun 2030 akan semakin banyak kantor kelurahan yang diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan di tingkat akar rumput.
Menurutnya, kantor kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Selain meninjau pelayanan administrasi, Pramono juga menghadiri kegiatan di RPTRA Planet Senen yang diinisiasi oleh Dinas PPAPP. Program tersebut menghadirkan berbagai layanan masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi keluarga, hingga edukasi rumah tangga.
Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat perkotaan, khususnya di wilayah padat penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang memperkuat ketahanan keluarga dan kesejahteraan warga. (***)
