Mdi.News Pemerintahan baru Iran resmi terbentuk setelah perubahan besar dalam kepemimpinan negara tersebut di tengah meningkatnya konflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan garis perjuangan dan kebijakan perlawanan yang selama ini dijalankan oleh pemimpin sebelumnya.
Setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer yang dikaitkan dengan operasi Israel dan Amerika Serikat pada akhir Februari 2026, Iran sempat berada dalam masa transisi kekuasaan. Untuk menjaga stabilitas negara, Iran terlebih dahulu membentuk dewan kepemimpinan sementara yang terdiri dari presiden, kepala peradilan, serta perwakilan Dewan Wali guna menjalankan tugas negara sampai pemimpin baru dipilih.
Beberapa hari kemudian, Majelis Ulama Iran atau Assembly of Experts akhirnya menetapkan Mojtaba Khamenei, putra dari Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru. Penunjukan ini menandai transisi kepemimpinan penting dalam Republik Islam Iran dan menjadi pergantian pemimpin tertinggi kedua sejak Revolusi Iran 1979.
Dalam pidato perdananya, pemerintahan baru Iran menegaskan akan melanjutkan kebijakan perlawanan terhadap tekanan dari luar negeri, khususnya terhadap Israel dan Amerika Serikat. Para pejabat Iran menyatakan bahwa negara tersebut tidak akan menyerah terhadap serangan maupun tekanan politik yang datang dari Barat.
Kepemimpinan baru ini juga mendapat dukungan kuat dari institusi militer Iran, termasuk Garda Revolusi Iran (IRGC), yang menyatakan kesetiaannya kepada pemimpin baru. Para analis menilai dukungan militer tersebut akan memperkuat sikap keras Iran dalam menghadapi konflik regional yang semakin memanas.
Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, situasi keamanan di Timur Tengah masih sangat tegang. Iran dilaporkan terus melakukan serangan balasan terhadap Israel, sementara Israel juga meningkatkan operasi militernya terhadap berbagai target yang dianggap terkait dengan Iran di kawasan. Konflik ini memicu kekhawatiran internasional karena berpotensi meluas menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara.
Sejumlah negara dan organisasi internasional pun menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Namun hingga kini, pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka akan tetap mempertahankan kedaulatan negara dan melanjutkan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Israel dan Amerika Serikat.
Pembentukan pemerintahan baru Iran dan penunjukan pemimpin tertinggi yang baru menandai babak baru dalam politik Iran. Namun di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Israel dan Amerika Serikat, kepemimpinan baru tersebut diperkirakan akan tetap melanjutkan kebijakan perlawanan yang menjadi ciri utama politik luar negeri Iran selama beberapa dekade terakhir.
