MDI NEWS – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi pengungsi serta lokasi terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam dialog dengan para pengungsi, Wapres menegaskan agar warga tidak memaksakan diri kembali ke rumah masing-masing mengingat kondisi tanah di lokasi bencana masih labil dan berpotensi membahayakan keselamatan. Wapres meminta warga tetap berada di lokasi pengungsian hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Secara khusus, Wapres menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Ia meminta agar layanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, disiagakan selama 24 jam di seluruh posko pengungsian.
Selain aspek keselamatan dan kesehatan, Wapres juga memberikan jaminan kepada warga yang kehilangan dokumen penting akibat bencana. Dokumen seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, hingga Kartu Keluarga (KK) dipastikan akan segera diproses penggantiannya melalui koordinasi lintas instansi terkait.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk merelokasi warga terdampak ke kawasan yang lebih aman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, telah menyiapkan hunian relokasi sebagai solusi jangka menengah dan panjang bagi para pengungsi.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman melaporkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 464 rumah terdampak akibat bencana tanah bergerak tersebut. Jumlah warga yang mengungsi mencapai 2.426 jiwa yang tersebar di empat posko utama.
Ischak menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan rencana relokasi ke lahan milik Perhutani yang dinilai memiliki kondisi tanah lebih stabil dan aman untuk dihuni. Proses relokasi akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan hunian warga.
Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan berpihak pada keselamatan masyarakat.
(Sumber: BPMI Setwapres)
