MDI NEWS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026). Pengarahan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan soliditas dan profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan dalam menghadapi tantangan nasional ke depan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya kepada awak media, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan peran strategis TNI dan Polri sebagai pilar utama pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian TNI–Polri yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo secara khusus mendorong pimpinan TNI dan Polri untuk tidak ragu memberikan penghargaan kepada para prajurit dan anggota yang menunjukkan kinerja, loyalitas, dan pengabdian luar biasa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga semangat, profesionalisme, serta budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan pengabdian.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan soliditas internal TNI–Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks. Presiden menyoroti peran nyata kedua institusi dalam penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga kontribusi dalam pembangunan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
Mensesneg menambahkan, dalam pengarahannya Presiden Prabowo juga menyinggung kesiapan pemerintah menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri secara aktif guna memastikan kehadiran negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama menjalankan ibadah.
Melalui Rapim TNI–Polri ini, pemerintah berharap terbangun kesamaan visi dan langkah antara seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat stabilitas nasional dan menjaga persatuan bangsa.
(Sumber: BPMI Setpres)
