MDI.NEWS, JAKARTA. Di tengah lanskap global yang masih dibayangi ketegangan dan konflik, Indonesia memiliki kisah yang layak diceritakan: tentang seorang putra Bugis yang mendedikasikan hidupnya untuk mendamaikan pihak-pihak bertikai, dan tentang sebuah kompleks pendidikan di Indramayu yang membangun monumen perdamaian menjulang tinggi ke angkasa. Dua narasi ini bertemu dalam sosok Muhammad Jusuf Kalla dan Ma‘had Al-Zaytun. Keduanya, meskipun tidak terikat secara struktural, mewakili dua wajah dari visi yang sama perdamaian sebagai jalan hidup dan rahmat bagi semesta alam.
Dari Awangpone ke Panggung Dunia. Jejak Putra Bugis. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla lahir pada 15 Mei 1942 di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa Awangnipa, Awangpone, adalah tanah kelahirannya, jantung peradaban Bugis yang melahirkan para pelaut dan saudagar ulung. JK adalah anak kedua dari 17 bersaudara pasangan Haji Kalla dan Athirah. Masa kecilnya dihabiskan di kampung halaman hingga usia 10 tahun, ketika keluarga besar Kalla memutuskan hijrah ke Makassar dan merintis usaha perdagangan kain yang kelak menjadi fondasi Kalla Group. Dari sanalah karakter khas Bugis keberanian (waraani), kecerdasan (acca), dan kejujuran (lempuw) tertanam kuat dalam dirinya.
Secara formal, JK menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada 1967. Ia kemudian melanjutkan pendidikan eksekutif di The European Institute of Business Administration (INSEAD) di Fontainebleau, Prancis, dan menyelesaikannya pada 1977. Meskipun bukan akademisi murni, kiprah JK di dunia nyata telah melampaui teori. Selama lebih dari lima dekade, ia dianugerahi setidaknya 14 gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri. Di antaranya dari Universitas Malaya (2007) dan Universitas Soka Jepang (2007) untuk bidang Perdamaian dan Pembangunan; Universitas Pendidikan Indonesia (2011) untuk Pendidikan Kewirausahaan; Universitas Syiah Kuala (2015) untuk bidang Perdamaian; UIN Alauddin Makassar (2018) untuk Sosiologi Agama; Universitas Hiroshima (2018) untuk Perdamaian; hingga Institut Teknologi Bandung (2020) untuk Produktivitas. Rektor UIN Alauddin kala itu, Musafir Pababbari, menegaskan bahwa pemikiran JK dalam studi perdamaian *“sudah melampaui pemikiran akademis.”*
Jusuf Kalla Arsitek Perdamaian dari Timur. Kiprah Jusuf Kalla dalam panggung perdamaian bukanlah kisah yang tiba-tiba muncul. Ia telah menapaki jalan panjang sebagai mediator konflik di berbagai wilayah Indonesia yang pernah dilanda pertumpahan darah. Dari konflik komunal di Poso dan Ambon hingga perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, JK menunjukkan pendekatan yang khas dan elegan. Dalam Perundingan Malino I dan II, misalnya, ia bersama timnya berhasil mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Poso dan Ambon, membawa mereka duduk bersama di meja perundingan setelah bertahun-tahun saling curiga dan bermusuhan.
Puncak dari diplomasi perdamaian JK terjadi dalam perundingan damai Aceh. Saat itu, ia memainkan peran sebagai “problem solver yang elegan dan taktis.” Pendekatan JK berbeda dari formula damai konvensional. Ia menolak konsep gencatan senjata karena khawatir disalahgunakan untuk membangun kembali kekuatan perang. Sebagai gantinya, ia menerapkan prinsip pemusnahan senjata yang diimbangi dengan penarikan pasukan sebagai simbol kesungguhan kedua pihak untuk berdamai. “Setiap pemotongan 300 pucuk senjata GAM diikuti dengan pemulangan 10 batalyon pasukan TNI,” demikian skema yang dirancangnya. Kini, Aceh menjadi kisah sukses yang banyak dikaji sebagai model perdamaian di berbagai belahan dunia.
Pendekatan JK tidak hanya berbasis negosiasi formal, tetapi juga keberanian untuk terjun langsung ke lapangan. Ia meyakini bahwa seorang mediator harus bersikap netral, memiliki keberanian, dan mampu membangun kepercayaan antarpihak. *“Tanpa kepercayaan, netralitas, dan keberanian, maka seorang mediator akan kesulitan mengemban tugasnya dalam mendamaikan sebuah konflik,”* tegasnya di hadapan para juru damai dunia. Di Roma, pada ajang *International Meeting for Peace* 2025, JK menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan *“keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan.”* Dalam forum yang sama, ia juga menekankan bahwa masjid harus menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat, bukan sekadar tempat ibadah ritual.
Ma‘had Al-Zaytun dan Menara Pemuda dan Perdamaian. Berjarak sekitar 200 kilometer dari Jakarta, di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, berdiri Ma‘had Al-Zaytun—sebuah pondok pesantren modern yang didirikan pada 13 Agustus 1996 dan diresmikan langsung oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Di jantung kompleks seluas 1.200 hektare ini, berdiri Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin yang arsitekturnya memadukan gaya Timur Tengah, Utsmaniyah, Mesir, dan Andalusia.

Namun yang paling mencolok adalah Menara Pemuda dan Perdamaian yang menjulang setinggi 201 meter menjadikannya menara masjid tertinggi di Indonesia, bahkan mengalahkan Monumen Nasional (Monas) yang setinggi 134 meter. Secara global, menara ini diklaim sebagai yang tertinggi ketiga di dunia, setelah Masjid Mohammadia Mega di Aljazair (270 meter) dan Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko (210 meter). Ketinggian 201 meter tersebut sarat makna filosofis: ia merepresentasikan 201 asma Nabi Muhammad SAW, simbol penghormatan kepada pembawa risalah rahmat bagi semesta alam.
Penamaan “Pemuda dan Perdamaian” bukanlah sekadar label. Ia mengandung pesan bahwa generasi muda adalah agen perubahan dan penjaga perdamaian di masa depan. Dengan menara yang menjulang tinggi, pesantren ini seolah ingin menyampaikan pesan bahwa perdamaian harus menjadi mercusuar yang terlihat dari kejauhan, menerangi jalan bagi generasi muda untuk membangun peradaban yang harmonis.
Ketika Aksi Bertemu Simbol. Meskipun JK hanya tercatat dua kali mengunjungi Al-Zaytun dan tidak memiliki keterkaitan struktural dengan pesantren tersebut, terdapat resonansi filosofis yang kuat antara visinya dan semangat yang diusung oleh Menara Pemuda dan Perdamaian. JK melihat Al-Zaytun sebagai *“lembaga pendidikan”* yang mendidik anak-anak muda dengan baik dan lengkap—sebuah penilaian yang sejalan dengan fungsi menara sebagai simbol pemberdayaan generasi muda untuk perdamaian.
Lebih dalam lagi, pernyataan JK di Roma bahwa “masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan” seolah menemukan bentuk konkretnya dalam kompleks Al-Zaytun. Di sini, masjid tidak hanya menjadi pusat ritual, tetapi juga inti dan pusat kegiatan seluruh penghuni pesantren, memadukan pendidikan formal, pembinaan karakter, dan tanggung jawab sosial-ekologis.
Dari perspektif sosiologis, kedua entitas ini sosok JK dan monumen Al-Zaytun mewakili dua dimensi perdamaian yang saling melengkapi: dimensi praksis (aksi nyata) dan dimensi simbolik (monumen). Sebagaimana teori sosiologi perdamaian Johan Galtung yang membedakan antara “perdamaian negatif” (ketiadaan perang) dan “perdamaian positif” (keadilan sosial dan keharmonisan struktural), JK mewujudkan dimensi pertama melalui diplomasi dan negosiasi, sementara Al-Zaytun mewujudkan dimensi kedua melalui pendidikan dan pembangunan monumen yang menginspirasi.
Dari tanah Bugis di Awangpone, Jusuf Kalla melangkah ke panggung dunia sebagai juru damai ulung, dianugerahi belasan gelar akademik sebagai pengakuan atas keberanian dan kebijaksanaannya. Sementara di Indramayu, Ma‘had Al-Zaytun mendirikan Menara Pemuda dan Perdamaian yang menjulang 201 meter ke langit, seolah menjadi monumen abadi bagi semangat yang diusung JK. Keduanya adalah cahaya yang, meskipun berasal dari sumber berbeda, menerangi jalan yang sama: jalan menuju dunia yang lebih damai, adil, dan bermartabat.
(Red)







