MDI.NEWS, Bekasi – Sejumlah ketua organisasi wartawan bersama insan pers se-Bekasi Raya menghadiri pertemuan dalam rangka pembahasan susunan kepanitiaan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (18/4/2026) di Gedung Creative Center (GCC) Margahayu, Bekasi Timur.
Pertemuan ini turut mengundang sebanyak 53 organisasi pers, kelompok kerja (pokja), komunitas, dan paguyuban wartawan di wilayah Bekasi Raya. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 organisasi tercatat hadir dalam forum pembahasan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mematangkan struktur kepanitiaan sekaligus memperkuat sinergi antar organisasi wartawan di wilayah Bekasi Raya. Dalam forum tersebut, disepakati pembentukan kepanitiaan yang mengedepankan prinsip kolektif, representatif, dan profesional.
Struktur kepanitiaan HPN Bekasi Raya 2026 terdiri dari dua unsur utama, yakni Steering Committee (SC) sebagai dewan pengarah dan Organizing Committee (OC) sebagai panitia pelaksana.
Pada jajaran Steering Committee (SC), Wali Kota Bekasi dan Bupati Bekasi bertindak sebagai pelindung. Sementara itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota dan Kabupaten Bekasi mengisi posisi penasehat. Ketua PWI Bekasi Raya ditunjuk sebagai penanggung jawab, dengan pengarah berasal dari perwakilan ketua organisasi wartawan se-Bekasi Raya.
Adapun pada Organizing Committee (OC), Ade Muksin dari PWI Bekasi Raya dipercaya sebagai Ketua Panitia. Ia didampingi empat wakil ketua, yakni Agus Budiono (GWI), Siti Mariam (FWJI), Bonanza Panjaitan (FWBR), dan Kong Abray (Pokja Wartawan Kabupaten Bekasi).
Posisi sekretaris diemban oleh Wahyu Gusnanda P. alias Arab (KOJAS), dengan Dennis (KOMODO) sebagai wakil sekretaris. Sementara itu, bendahara dipercayakan kepada H. M. Seie (AWPI Kabupaten Bekasi) dan Ina Sartika (FWBR).
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, dibentuk sembilan bidang kerja yang masing-masing diisi oleh perwakilan lintas organisasi. Bidang tersebut meliputi acara, humas dan publikasi, perlengkapan dan logistik, konsumsi, dana dan sponsorship, dokumentasi dan IT, keamanan dan ketertiban, transportasi dan akomodasi, serta kesehatan.
Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah tim khusus yang bersifat opsional sesuai kebutuhan, seperti tim seminar dan pelatihan jurnalistik, tim keterbukaan informasi publik, tim bakti sosial/CSR, liaison officer (LO), serta tim protokol.
Dalam kesepakatannya, seluruh pihak menegaskan bahwa struktur kepanitiaan ini disusun secara terbuka melalui musyawarah bersama. Setiap bidang diwajibkan melibatkan berbagai organisasi wartawan guna menjaga keseimbangan peran dan mempererat kebersamaan.
Rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 April 2026. Pada penyelenggaraan tahun ini, Gedung Creative Center (GCC) Kota Bekasi ditetapkan sebagai pusat kegiatan, melanjutkan estafet pelaksanaan dari tahun sebelumnya yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi.
Sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk memeriahkan HPN Bekasi Raya 2026, mulai dari kegiatan seremonial, diskusi dan seminar jurnalistik, hingga aksi sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi publik.
Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada soliditas dan sinergi antarorganisasi wartawan yang terlibat.
“HPN ini milik bersama. Semangat kolaborasi dari puluhan organisasi wartawan hari ini menjadi kekuatan utama untuk menghadirkan kegiatan yang solid dan berdampak,” ujarnya.
Ia juga berharap, melalui kolaborasi yang terbangun, HPN Bekasi Raya 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Sebagai catatan, kesuksesan HPN Bekasi Raya 2025 yang dipimpin Suryono, ST menjadi fondasi kuat bagi penyelenggaraan tahun ini. Pada pelaksanaan tersebut, kegiatan dibiayai langsung oleh Ketua Panitia Suryono, ST menggunakan dana pribadi dan swadaya, tanpa dukungan anggaran dari pemerintah.
