MDI.NEWS, Jakarta—–Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030 di Jakarta, April 2026. Pengumuman ini menjadi bagian penting dalam momentum kebangkitan industri perfilman nasional pascapandemi, sekaligus menandai langkah baru dalam penguatan ekosistem film Indonesia. Sabtu, 25 April 2026.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menyampaikan bahwa kepengurusan baru ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan industri sekaligus mendorong kemajuan yang lebih terstruktur. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci utama dalam menjalankan program kerja ke depan.
Fauzan menjelaskan bahwa salah satu agenda utama BPI adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang terpadu, serta pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri dan berbagai forum laboratorium film internasional. “Kami ingin memastikan talenta muda Indonesia memiliki daya saing global dan mampu berkontribusi nyata bagi industri,” ujarnya.
Selain itu, BPI juga akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalitas insan perfilman, memberikan kepastian hukum, mempermudah investasi, serta menjamin kebebasan berekspresi dalam berkarya.
Tidak hanya berfokus pada regulasi, BPI juga menyiapkan program strategis lainnya seperti gerakan nasional anti-pembajakan film, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta penguatan fungsi organisasi sesuai amanat undang-undang. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan industri yang sehat dan berkelanjutan.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menyampaikan dukungannya terhadap kepengurusan baru BPI. Ia menilai peran BPI sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri film. “BPI memiliki posisi penting dalam memperkuat ekosistem perfilman Indonesia serta mendorong tata kelola yang transparan dan inklusif,” kata Fadli Zon.
Susunan kepengurusan BPI periode 2026–2030 melibatkan berbagai tokoh perfilman nasional, mulai dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, hingga sejumlah bidang strategis seperti kebijakan publik, pengembangan SDM, hubungan internasional, festival, hingga penelitian dan pengembangan. Kehadiran para profesional ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan organisasi.
Dengan terbentuknya kepengurusan dan kelompok kerja yang baru, BPI berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh insan perfilman Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kemajuan industri film nasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perfilman yang kompetitif di tingkat global. (***)
