MDI.NEWS – JAKARTA, Pemerintah Kelurahan Kali Baru bersama jajaran praktisi hukum, akademisi, dan instansi terkait memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui optimalisasi Pos Bantuan Hukum kelurahan (Posbakum). Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan akses keadilan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah setempat.
Pertemuan audiensi yang berlangsung pada Selasa (9/6) siang ini dihadiri langsung oleh Kasi Pemerintahan (Kasipem) kelurahan Kali Baru, Iqbal Rabbani, perwakilan Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Utara, Alvadrian Yoel Pendri, serta perwakilan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, David Nuriman, Ferdian dan Yonki Edward M, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal Rabbani menyatakan bahwa pihak kelurahan tengah bergerak cepat untuk membenahi sarana dan prasarana (sarpras) serta sumber daya manusia (SDM) pendukung Posbakum. Pihaknya juga berencana menjalin komunikasi dengan Ketua LMK terkait penyediaan ruang representatif bagi pelayanan hukum warga.
“Kami berupaya memfasilitasi kebutuhan sarpras sesegera mungkin. Selain itu, kami berharap para paralegal yang bertugas terus mendapatkan pembinaan berkelanjutan agar pemahaman mereka mengenai hukum semakin matang dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Pihak kelurahan juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum (kamtibmas). Kelurahan mengapresiasi aparat kepolisian, khususnya Polsek setempat, yang bergerak cepat mengamankan pelaku pengancaman senjata tajam yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Langkah tegas ini dinilai krusial untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah konflik atau aksi tawuran di titik-titik rawan, seperti kawasan TPS Kober dan kolong tol RW 12.
Komitmen pemerintah setempat disambut baik oleh perwakilan praktisi hukum sekaligus akademisi, Dr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H. (selaku Dewan Pembina perwakilan DPP Hade Indonesia Raya dan lembaga bantuan hukum). Ia menekankan bahwa sosialisasi hukum secara masif hingga tingkat RT dan RW adalah kunci utama untuk membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan riil terhadap pemenuhan SDM hukum, Pak Ali memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan. Saat ini, pihaknya sedang menjalin kerja sama dengan beberapa universitas, termasuk Universitas Trisakti dan Universitas Krisna Dwipayana(Unkris) untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan paralegal khusus bagi mahasiswa.
“Melalui program magang dan pelatihan paralegal yang melibatkan mahasiswa, kami ingin keilmuan hukum ini benar-benar berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, termasuk warga Kali Baru. Ilmu hukum adalah hak semua orang, dan kami siap membaginya demi tegaknya keadilan,” tutur Pak Ali yang juga aktif dalam organisasi advokat PADIRAYA
Pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan jajaran paralegal lokal, di antaranya Ilyas, S.Pd.I, Dzulkarnain Ayyubi, Abdul Karim, dan Suaeb Adam Bukhori selaku elemen Paralegal Kali Baru. Hadir pula Puji Handoyo, S.H. (DPP HADE Indonesia Raya), Suwito (perwakilan Cibinong), serta Sastra Suganda dari unsur pers.
Melalui sinergi yang kuat antara aparat pemerintahan, penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan akademisi ini, Posbakum Kali Baru diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, mediasi, serta bantuan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
[Dzulkarnain A]
