MDI.NEWS | Bekasi — Forum Asistensi Media Nasional (AsMEN) menggelar diskusi publik bertajuk “Reformasi Partai Politik untuk Indonesia Maju 2029” di Studio AsMEN, Rabu (29/7/2026). Acara dipandu oleh Nurkholis CPLA, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber berlatar akademisi sekaligus politisi, yakni Prof. Dr. Risman Pasaribu, Prof. Dr. Abdullah Puteh, MM, dan Prof. Dr. TB Massa Jaffar, MA.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah lemahnya kedaulatan rakyat dalam proses reformasi partai politik selama ini. Reformasi dinilai semestinya sejalan dengan aspirasi rakyat dan tetap berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara.
Diskusi juga mengulas empat model perubahan politik menuju demokrasi, salah satunya model transformasi yang digerakkan oleh elite politik. Transisi dari Orde Baru ke era demokrasi disebut sempat diwarnai gerakan akar rumput pada tahap awal, sebelum kendali agenda reformasi akhirnya sepenuhnya berpindah ke tangan elite. Kondisi ini, menurut para narasumber, membuat agenda reformasi kerap melenceng dari tujuan awal lantaran hingga kini tidak ada figur penggagas reformasi yang benar-benar jelas.
Sosok Presiden Prabowo Subianto turut disinggung dalam diskusi sebagai salah satu elite yang dikenal reformis. Muncul pandangan bahwa terpilihnya Prabowo sebagai presiden merupakan hasil kompromi politik dengan pemerintahan sebelumnya, di tengah sejumlah persoalan yang belum tuntas seperti pengelolaan sumber daya alam, korupsi, dan ketimpangan sosial yang kian melebar.
Para narasumber juga menyoroti minimnya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan utang negara.
“Hutang itu harus dilakukan secara hati-hati. Saya tidak pernah mendengar itu dari DPR,” ujar Prof. Massa Jaffar
Menurutnya, DPR semestinya lebih aktif menyuarakan kehati-hatian dalam pengambilan utang.
“Padahal DPR itu punya wewenang mewakili rakyat, karena beban utang itu pada akhirnya ditanggung rakyat, semua lewat pajak.” pungkasnya.
