MDI.NEWS | Bekasi – Isu reformasi partai politik kembali mengemuka menjelang tahun politik 2027. Membahas hal ini, sebuah program diskusi publik berlangsung di Studio AsMEN Jalan Puncak Cikunir Jakasampurna Bekasi, pada Rabu (29/7/2026).
Diskusi yang dipandu oleh Nurkholis ini menghadirkan tiga tokoh nasional, yaitu Prof. Dr. Risman Pasaribu, Prof. Abdullah Puteh, dan Prof. Dr. TB Massa Djafar, MA. Ketiga merupakan akademisi yang tergabung dalam Forum Kepakaran Indonesia (FKI).
Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Risman Pasaribu menjelaskan bahwa transisi Indonesia dari Orde Baru menuju demokrasi sejak awal lebih banyak digerakkan oleh kepentingan elit politik, bukan murni dorongan dari rakyat.
“Transisi dari orde baru ke demokrasi itu digait oleh para elit politik. Walaupun awalnya ada kombinasi dengan gerakan bawah, tapi itu hanya di awal. Kemudian kekuatan rakyat itu tidak lagi. Karena ini di-drive oleh elit, maka agenda reformasi itu tidak pernah bisa dikontrol,” jelasnya.
Menurut Risman, karena reformasi dikendalikan oleh kalangan elit, agendanya pun rawan melenceng dari cita-cita awal. Ia menyebut hingga kini sosok yang benar-benar dianggap sebagai penggagas reformasi masih belum jelas.
“Sampai sekarang penggagas reformasinya tidak jelas. Jadi akhirnya membagi-bagi kue, jadinya,” ujarnya.
Diskusi juga merambah ke posisi Presiden Prabowo Subianto, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai salah satu tokoh reformis, meski tak sedikit yang masih bersikap pesimistis karena pemerintahannya dinilai lahir dari kompromi politik dengan era Presiden Joko Widodo, yang disebut masih menyisakan sejumlah persoalan seperti pengelolaan sumber daya alam, dugaan korupsi, dan ketimpangan sosial.
Topik lain yang mengemuka adalah soal utang negara, di mana para narasumber menyoroti minimnya sikap kritis DPR terhadap kebijakan utang, padahal beban utang tersebut pada akhirnya ditanggung rakyat lewat pajak.
Bagi Risman, akar dari berbagai persoalan tersebut, mulai dari sirkulasi elit yang tidak jelas asal-usulnya hingga lemahnya kontrol terhadap kebijakan negara, tetap berpangkal pada pola reformasi yang sejak awal tidak dikendalikan oleh rakyat, melainkan oleh elit politik itu sendiri.
