MDI.News Jakarta, 30/09/2026 — Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Mereka menuntut kepastian investasi, pembayaran operasional, perlindungan hukum, serta kesetaraan posisi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana aksi tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN) Syawaluddin Aweng bersama Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Harefa.
Syawaluddin mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mitra yang mengaku telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG guna mendukung pelaksanaan program MBG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” kata Syawaluddin.
Menurut dia, sebagian mitra membangun fasilitas SPPG menggunakan dana pribadi maupun pinjaman. Kondisi tersebut, kata Syawaluddin, membuat sejumlah mitra kini menghadapi kewajiban utang.
Para mitra menuntut pengembalian dana investasi, penyelesaian pembayaran operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil, dan pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk teknis (juknis).
Mereka juga meminta kepastian mengenai pengelolaan program MBG di wilayah 3T, perlindungan hukum, serta kesetaraan posisi antara mitra dan BGN.
Syawaluddin menilai perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program seharusnya melibatkan mitra yang telah menyediakan fasilitas dan mengeluarkan investasi.
Estimaai Investasi capai Rp26 Triliun
Dalam konferensi pers tersebut, muncul klaim mengenai sekitar 13.000 dapur SPPG yang disebut belum diaktivasi. Syawaluddin mengatakan angka tersebut mengacu pada data yang menurutnya berasal dari BGN.
Dengan asumsi investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, Syawaluddin memperkirakan nilai investasi yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp26 triliun.
Namun, angka Rp26 triliun tersebut merupakan perhitungan dan klaim dari pihak asosiasi. Angka itu belum disebut sebagai nilai kerugian yang telah diverifikasi secara independen.
“Kami tidak berpikir tentang bunga. Kami hanya butuh kepastian dan program ini bisa berjalan,” ujar Syawaluddin.
Para mitra juga menyatakan keberatan terhadap sejumlah tudingan negatif yang muncul di tengah persoalan pelaksanaan program MBG.
Mereka menegaskan posisi mitra berbeda dengan pihak yang menjalankan pengelolaan operasional dapur SPPG.
Herwil Klaim Belum Mendapat Pembayaran
Herwil mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung sejak dimulainya program MBG 3T pada Oktober 2025.
Menurut dia, para mitra mendapatkan waktu terbatas untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas SPPG sehingga sebagian harus mencari pembiayaan dari berbagai sumber.
“Sudah hampir satu tahun kami menyelesaikan pekerjaan hingga detik ini. Berdasarkan juknis pertama, kami mengklaim belum mendapatkan pembayaran sebagaimana yang menjadi kewajiban,” kata Herwil.
Para mitra meminta adanya kepastian mengenai pembayaran operasional, termasuk untuk SPPG di wilayah 3T dan daerah terpencil.
Syawaluddin menyebut lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi untuk menghadiri aksi berdasarkan komunikasi dengan jaringan asosiasi di berbagai daerah.
Namun, jumlah massa yang hadir pada hari pelaksanaan masih dapat berubah bergantung pada kondisi dan situasi di Jakarta.
Aksi pada 1 Oktober tersebut disebut merupakan kelanjutan dari persoalan yang sebelumnya hendak disampaikan melalui aksi pada Agustus. Rencana aksi sebelumnya, menurut pihak asosiasi, sempat ditunda karena mitra menunggu penyelesaian atas persoalan yang mereka sampaikan.
Melalui aksi di DPR, para mitra berharap dapat bertemu dengan perwakilan pemerintah dan BGN untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Selain menuntut penyelesaian persoalan investasi dan pembayaran, mereka meminta kepastian status dapur yang telah selesai dibangun maupun fasilitas yang masih dalam tahap persiapan.
Syawaluddin mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan aparat terkait rencana aksi tersebut. Mereka berharap pimpinan negara dapat menemui perwakilan massa dan mendengarkan aspirasi para mitra dari berbagai daerah.
Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian, Syawaluddin mengatakan pihaknya menyiapkan langkah lanjutan, termasuk aksi menginap di DPR dan seruan penghentian operasional dapur secara nasional.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. Selama ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Para mitra kini menunggu kepastian terkait investasi, pembayaran, perlindungan hukum, serta keberlanjutan pelaksanaan program MBG, terutama di wilayah 3T.
Pewarta : Yung Edho
Yung Edho
