MDI.NEWS, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat, terutama di media sosial.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Ia kemudian melontarkan pernyataan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok.”
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian pidato yang banyak diperbincangkan di ruang publik. Pernyataan tersebut turut mendapat perhatian dari Ketua Umum Forum Kepakaran Indonesia (FKI), Dr. Risman Pasaribu, S.E., M.M., yang selama ini dikenal aktif menyampaikan pandangan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Kritik yang pernah disampaikannya antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), biaya politik, persoalan utang negara, hingga pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dr. Risman sebelumnya menyebut proses tersebut terkesan tergesa-gesa dan kurang etis.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo tersebut, MDI.NEWS menemui Dr. Risman Pasaribu di Studio AsMEN, Jalan Puncak Cikunir Jakasampurna, Kota Bekasi. Dalam wawancara tersebut, Risman menyatakan dirinya siap apabila dipanggil Presiden Prabowo untuk berdialog dan menyampaikan gagasan.
“Jika benar pernyataan Presiden Prabowo ditujukan kepada saya selaku Ketua Forum Kepakaran Indonesia, saya siap dipanggil Presiden. Sebagai warga negara yang baik saya siap berdialog, mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dan siap menyampaikan gagasan untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Menurut Risman, perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan akademisi maupun intelektual semestinya dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Sikap terbuka untuk berdialog tersebut juga sejalan dengan peran FKI yang selama ini mendorong keterlibatan kalangan profesor, doktor, akademisi, dan intelektual dalam membahas berbagai persoalan pembangunan serta memberikan masukan bagi kemajuan bangsa.
Dalam pandangan Dr. Risman, ruang dialog antara pemerintah dan kalangan kepakaran justru dapat menjadi momentum untuk mempertemukan kritik, data, dan gagasan, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. (Imam. S)
