MDI.NEWS, Jakarta—–Persatuan Jurnalis Pembangunan Indonesia Raya resmi berdiri bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Selasa, 20 Mei 2026. Organisasi profesi jurnalis ini dideklarasikan di Jakarta dengan komitmen mencetak wartawan yang kritis, solutif, dan cinta Tanah Air.
Lahirnya PJPI merupakan hasil perumusan dan penyusunan kepengurusan yang dihadiri Dewan Pembina sekaligus Pendiri, yakni DR HC Suparman, S.Pd.I., S.Sos., M.M., DR HC Sastra Suganda, STJ., MTJ., dan M. Adhi Pamungkas, S.H., M.M.
Turut hadir Dewan Pengawas A. Saehu dan Syamsul Huda, serta Ketua Umum DPP PJPI Definitif Abdul Haris, S.I.P., MT. Kwi.
Dewan Pembina PJPI, DR HC Suparman, menegaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Mei bukan tanpa alasan. “Tanggal ini kami pilih untuk menghidupkan kembali ruh Boedi Oetomo di tubuh insan pers. Dulu, Boedi Oetomo lahir untuk menyatukan kaum terpelajar demi membangkitkan bangsa. Hari ini, PJPI lahir untuk menyatukan para jurnalis agar kembali pada khitah pers: mencerdaskan kehidupan bangsa dan membela kepentingan rakyat,” ujar Suparman.
Menurut Suparman, jurnalis tidak boleh terjebak pada jurnalisme yang hanya mengejar sensasi. “Pena jurnalis PJPI harus tajam ke atas untuk mengkritik kebijakan yang keliru, tetapi juga runcing ke bawah untuk menyuarakan jeritan rakyat kecil. Kritik tanpa solusi itu gaduh. Membangun tanpa kritik itu buta. PJPI ingin menyeimbangkan keduanya,” tegasnya.
Dewan Pendiri PJPI, M. Adhi Pamungkas, S.H., M.M., menilai kelahiran PJPI tidak lepas dari kondisi industri media yang tengah tergerus disrupsi digital. “Hari ini kita menghadapi kenyataan pahit. Banyak wartawan kompeten, tetapi tidak sejahtera. Banyak perusahaan media kritis, tetapi pendapatannya habis disedot platform global. Wartawan dan perusahaan media tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata Adhi.
Adhi menegaskan, PJPI didirikan sebagai wadah kolaborasi. “Tugas kami dua. Pertama, mendorong wartawan agar kompeten melalui Uji Kompetensi Wartawan dan pelatihan berkelanjutan. Kedua, membantu perusahaan media agar tetap sehat melalui advokasi kebijakan yang berkeadilan, mulai dari soal pajak, hak cipta, hingga _revenue sharing_ dengan platform digital. Hanya dengan bersatu, ekosistem pers nasional bisa selamat dari cengkeraman algoritma,” paparnya.
Dewan Pengawas PJPI, A. Saehu, menyatakan pihaknya akan mengawal organisasi agar tetap berada di rel konstitusi pers. “Fungsi kami jelas: memastikan PJPI tunduk pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Kami akan mengawasi tiga hal fundamental, yakni integritas, solidaritas, dan profesionalitas,” ujar Saehu.
Saehu menambahkan, Dewan Pengawas tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran etik. “Tidak boleh ada anggota PJPI yang menggadaikan idealisme demi amplop atau pesanan berita. Sebaliknya, kami juga akan pasang badan jika ada anggota yang dikriminalisasi karena menjalankan kerja jurnalistik yang benar. PJPI harus jadi rumah yang aman bagi jurnalis yang lurus,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PJPI Definitif, Abdul Haris, S.I.P., MT. Kwi., menyebut PJPI lahir dengan posisi sebagai jembatan, bukan tembok pemisah. “Kami sadar betul adagium industri pers: tidak ada wartawan hebat tanpa perusahaan media yang sehat, dan tidak ada perusahaan media hebat tanpa wartawan hebat. Dua-duanya seperti dua sisi mata uang,” kata Haris.
Karena itu, lanjut Haris, program prioritas PJPI adalah peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan wartawan. “Kami akan masifkan UKW, pelatihan jurnalisme data, dan advokasi kasus. Di sisi lain, kami juga akan duduk bersama asosiasi perusahaan media untuk mencari solusi bersama soal model bisnis pers di era digital,” jelasnya.
Abdul Haris menambahkan, PJPI mengusung konsep _Jurnalis Pembangunan_. “Artinya, wartawan PJPI tidak boleh berhenti di kerja _5W+1H_. Beritanya harus vital, tidak sekadar viral. Mampu mengungkap masalah, mengawal kebijakan, sekaligus menawarkan jalan keluar bagi kemajuan Indonesia,” tutupnya.
Acara pembentukan dan perumusan ditandai dengan prosesi penyematan dan penyerahan Bendera Pataka PJPI oleh Dewan Pembina DR HC Suparman kepada Ketua Umum DPP PJPI Abdul Haris. Penyerahan pataka tersebut menjadi simbol estafet perjuangan dan amanah organisasi kepada kepengurusan DPP PJPI periode pertama.
Dengan mengusung slogan “Jurnalis Peduli, Indonesia Maju” PJPI menyatakan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pers untuk memperkuat ekosistem media yang sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. (***)
