MDI.NEWS, Jakarta – Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendadak ramai diperbincangkan publik. Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, dalam rapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (20/5/2026).
Melansir dari IDN Times, program tersebut diusulkan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap film nasional sekaligus mendukung perkembangan industri perfilman Indonesia, khususnya rumah produksi kecil di daerah.
Dalam usulannya, pembangunan bioskop desa dinilai dapat menjadi sarana hiburan, edukasi, hingga ruang promosi karya sineas lokal agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
Namun, gagasan tersebut langsung menuai beragam respons dari masyarakat.
Sebagian pihak mendukung karena dianggap mampu membuka akses budaya dan ekonomi kreatif hingga ke pelosok desa. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang mempertanyakan urgensi penggunaan APBN untuk pembangunan bioskop di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat.
Publik di media sosial pun ramai membandingkan program tersebut dengan kebutuhan lain yang dinilai lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan pekerjaan.
Meski begitu, perlu diketahui bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana di tingkat DPR dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun program final APBN 2027. Perdebatan soal bioskop desa ini pun menjadi gambaran bagaimana kebijakan publik kerap memunculkan sudut pandang berbeda di tengah masyarakat.
Imam Setiadi
