MDI.NEWS , Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Pembangunan Indonesia (DPP PJPI), Abdul Haris, S.I.P., menegaskan pentingnya pemberitaan yang baik, benar, akurat, dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat serta mendukung jalannya pemerintahan sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026), di Gedung Utama Blok G lantai 22, Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Abdul Haris, derasnya arus informasi di era digital menuntut insan pers untuk semakin mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga wajib memastikan setiap berita memiliki sumber yang jelas, data yang akurat, serta konteks yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pers bukan alat untuk mengadu domba. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan kebenaran, mencerdaskan masyarakat, dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor konstitusi,” ujar Abdul Haris.
Ia menjelaskan, kegaduhan di tengah masyarakat dapat muncul akibat pemberitaan yang tidak utuh, penggunaan judul provokatif, serta pencampuran fakta dengan opini. Karena itu, wartawan harus konsisten menerapkan prinsip verifikasi, keberimbangan, serta pemisahan fakta dan pendapat sebagaimana diatur dalam kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
“Berita harus memiliki sumber yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konteks yang tepat. Jangan memotong pernyataan, memelintir makna, ataupun membuat judul yang tidak sesuai dengan isi berita. Wartawan juga harus melakukan pemeriksaan dan konfirmasi sebelum informasi dipublikasikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Haris menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesional. Wartawan tetap memiliki ruang untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik, bukan melalui fitnah, ujaran kebencian, maupun isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Bahasa wartawan seharusnya menyejukkan, bukan membakar suasana. Kita boleh kritis, tetapi kritik harus berbasis data dan menawarkan solusi. Kebebasan pers bukan kebebasan untuk menyerang, melainkan kebebasan menyampaikan kebenaran dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Abdul Haris juga mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Ia mengajak pemerintah agar terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, sementara masyarakat diharapkan lebih cermat memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
“Jangan mengejar viral, tetapi kejarlah kebenaran. Jadilah wartawan yang jujur dalam menulis, berani mengkritik yang salah, membela yang benar, dan bersedia mengakui kesalahan. Mari menjaga persatuan Indonesia melalui pemberitaan yang baik dan benar agar negara berjalan sesuai amanat konstitusi, damai, dan sejahtera. Jayalah pemuda Indonesia, jangan gadaikan integritasmu. Jayalah pers Indonesia, jangan gadaikan kebenaranmu,” tutup Abdul Haris. (***)
