MDI.NEWS, Jakarta – Persatuan Jurnalis Pembangunan Indonesia (PJPI) mematangkan sejumlah program strategis organisasi melalui rapat kerja (Raker) yang membahas penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi wartawan, pengembangan kemitraan, serta persiapan lomba karya jurnalistik dalam rangka menyambut 500 tahun Kota Jakarta pada 2027. Senin (02/11/2026).
Rapat tersebut menjadi forum konsolidasi pengurus untuk menyusun arah kebijakan dan program kerja PJPI agar lebih terencana, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Pembahasan juga mencakup penguatan identitas organisasi sebagai wadah jurnalis yang mengedepankan profesionalisme dan pemberitaan pembangunan.
Ketua Umum PJPI Abdul Haris dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi perlu memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi jurnalistik sekaligus memperkenalkan pentingnya produk pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Abdul Haris, perkembangan media informasi saat ini menuntut masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa, agar mampu membedakan produk jurnalistik profesional dengan informasi yang tidak melalui proses kerja jurnalistik.
“Produk jurnalistik harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami ingin membangun pemahaman mengenai jurnalistik sejak lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi,” ujar Abdul Haris.
Dalam pengembangan kompetensi anggota, PJPI juga membuka peluang kerja sama penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan sejumlah perguruan tinggi. Beberapa institusi yang masuk dalam pembahasan antara lain Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Trisakti.
Abdul Haris menjelaskan, kerja sama tersebut perlu mempertimbangkan kualitas penyelenggaraan, kredibilitas lembaga, serta kemampuan pembiayaan. Salah satu pertimbangan yang dibahas adalah biaya pelaksanaan UKW agar tetap terjangkau bagi wartawan yang ingin meningkatkan jenjang kompetensinya.
Seluruh alternatif kerja sama pendidikan dan UKW tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam forum pengurus sebelum ditetapkan sebagai program resmi organisasi. Dengan demikian, setiap keputusan dapat melibatkan pengurus dan anggota serta memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Selain penguatan kompetensi, Abdul Haris menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan PJPI melalui rangkaian kegiatan menyambut 500 tahun Kota Jakarta pada 2027.
Menurutnya, momentum bersejarah tersebut menjadi kesempatan bagi organisasi untuk mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan dan promosi daerah.
Salah satu program yang telah mendapatkan ruang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan lomba karya jurnalistik. Kegiatan tersebut mencakup dua kategori utama, yakni penulisan artikel dan fotografi jurnalistik, dengan sasaran peserta yang memenuhi persyaratan kepesertaan, termasuk ketentuan domisili dan KTP DKI Jakarta.
Abdul Haris menyampaikan bahwa pendaftaran lomba direncanakan tanpa biaya. Selain memperebutkan hadiah, peserta juga akan memperoleh kesempatan mendapatkan penghargaan berupa Piala Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wartawan dan masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang jurnalistik.
“Ini merupakan kesempatan yang tidak datang setiap tahun. Momentum 500 tahun Jakarta harus kita manfaatkan dengan baik melalui kegiatan positif yang memberikan kontribusi bagi masyarakat,” kata Abdul Haris.
Dalam pembahasan teknis, lomba direncanakan mulai diperkenalkan secara internal pada 5 November 2026. Sementara itu, peluncuran resmi bersama rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan pada 19 November 2026. Adapun pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang direncanakan pada Desember 2026.
Sekretaris Jenderal PJPI Muh. Hatta Tahir menegaskan bahwa organisasi harus memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan organisasi profesi lainnya. Menurutnya, keanggotaan PJPI bersifat personal dan ditujukan kepada individu yang berprofesi sebagai jurnalis, bukan semata-mata mewakili perusahaan media.
Ia menjelaskan bahwa setiap calon anggota perlu memenuhi ketentuan administrasi dan memperoleh persetujuan dari perusahaan media atau pimpinan redaksi tempatnya bekerja. Ketentuan tersebut penting untuk menjaga tertib organisasi sekaligus menghindari persoalan keanggotaan tanpa sepengetahuan institusi pers yang bersangkutan.
Muh. Hatta Tahir juga menekankan pentingnya perencanaan program secara sistematis melalui peta jalan organisasi selama satu tahun. Setiap program harus dibahas, diuji kelayakannya, dan disepakati bersama agar pelaksanaannya tidak bergantung pada keputusan sepihak.
“Organisasi harus dibangun dengan perencanaan, kompetensi, dan transparansi. Tidak boleh ada program yang tiba-tiba muncul tanpa pembahasan dan persetujuan bersama,” tegasnya.
Ia kemudian menguraikan tiga prinsip utama yang harus menjadi fondasi pengembangan PJPI, yakni perencanaan yang matang, peningkatan kompetensi pengurus dan anggota, serta transparansi dalam seluruh kegiatan organisasi. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan sekaligus menjaga keberlangsungan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Sementara itu, Kabid Humas PJPI Fahmi mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi, integritas, dan citra organisasi melalui pemberitaan yang berimbang serta konstruktif. Ia menilai jurnalisme pembangunan harus mampu menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan berbagai capaian pembangunan tanpa meninggalkan prinsip independensi dan tanggung jawab jurnalistik.
Fahmi juga mengusulkan penguatan komunikasi publik melalui kerja sama dengan berbagai media, instansi pemerintahan, serta pemanfaatan platform digital. Pengelolaan media sosial resmi PJPI, termasuk Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, diharapkan menggunakan identitas yang seragam agar mudah dikenali masyarakat.
Masukan lainnya disampaikan Wakil Ketua Umum Hafidz yang menekankan pentingnya kesiapan organisasi sebelum melaksanakan program berskala besar. Ia mendorong agar proposal kegiatan yang telah disusun segera ditindaklanjuti melalui pembagian tugas, penentuan jadwal, serta koordinasi dengan calon mitra dan sponsor.
Bendahara PJPI Suparmin turut mengingatkan bahwa keterbukaan dan kebersamaan merupakan modal penting dalam membangun organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam forum harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi internal, bukan menjadi alasan munculnya perpecahan antarpengurus.
“Jangan sampai ada prasangka di antara sesama pengurus. Kita boleh berbeda cara dan langkah, tetapi tujuan organisasi harus tetap satu. Persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah,” ungkap Suparmin.
Wakil Sekretaris Jenderal Sutarno menambahkan bahwa PJPI perlu memperluas jaringan kemitraan dan memperkuat struktur organisasi di berbagai daerah. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan lembaga pemerintahan, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi.
Menurutnya, pengelolaan administrasi, rekening organisasi, serta pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara terbuka dan tertib.
Melalui rapat kerja tersebut, PJPI diharapkan mampu menghasilkan program yang terukur, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Persiapan lomba karya jurnalistik menyambut 500 tahun Jakarta menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkenalkan peran PJPI kepada masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya jurnalisme pembangunan yang profesional, independen, dan bertanggung jawab. (***)
