MDI.NEWS | Bekasi – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai perkembangan Program Mandatori B50 atau penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen, sekaligus kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol di Indonesia. Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 9 Agustus 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan implementasi program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.
Program Mandatori B50 menjadi salah satu bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian sekaligus ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.
Selain perkembangan B50 dan persiapan penerapan bioetanol, pertemuan tersebut juga membahas pembenahan tata kelola perusahaan negara. Presiden Prabowo memberikan arahan agar struktur organisasi di sejumlah perusahaan milik negara dibuat lebih efektif dan tidak terlalu berlapis.
Kepala Negara secara khusus memerintahkan adanya pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, maupun sejumlah BUMN lainnya.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan dan penyederhanaan tata kelola BUMN agar struktur perusahaan negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pertemuan di Hambalang ini sekaligus memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap dua agenda strategis, yakni memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik serta melakukan pembenahan tata kelola perusahaan negara.
Dengan perkembangan implementasi B50 dan persiapan infrastruktur menuju mandatori bioetanol, pemerintah terus mendorong optimalisasi potensi energi dalam negeri sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional.
