MDINEWS, Jakarta — Kehadiran sekitar 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, menjadi perhatian publik. Para periset tidak hanya bertemu Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga membawa dan memamerkan sejumlah hasil riset serta inovasi kepada kepala negara. Minggu, 9 Agustus 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pengantar pertemuan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pertama kalinya lebih dari 150 periset dari berbagai daerah hadir di Istana sekaligus membawa hasil riset dan inovasi untuk diperlihatkan langsung kepada Presiden.
“Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini Kamis (06/08/2026) telah hadir di Istana Merdeka untuk pertama kalinya lebih dari 150 periset berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian pula untuk pertama kalinya juga dengan membawa dan memamerkan hasil-hasil riset dan inovasi strategis yang dibuat langsung oleh para periset untuk diperlihatkan langsung kepada Bapak Presiden,” ujar Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kesempatan tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus penyemangat bagi para periset.
“Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Bapak Presiden bahwa riset dan inovasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” kata Arif dalam acara yang sama.
Presiden Prabowo mengatakan dirinya ingin melihat secara langsung perkembangan hasil riset yang telah dihasilkan BRIN. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi kampus atau fasilitas penelitian para periset.
“Terima kasih saudara datang ke Istana, dan saya berharap mungkin saya juga bisa datang menengok kampus-kampus saudara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 Agustus 2026.
Respons Warganet dan Pertanyaan yang Muncul
Setelah foto dan video kegiatan tersebut beredar di media sosial, muncul beragam respons warganet terhadap hasil riset yang dipamerkan. Sebagian memberikan apresiasi, sementara sebagian lainnya menanggapinya dengan nada sinis hingga menjadikannya bahan candaan.
Respons tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan politik. Sebagian komentar mengaitkan kualitas atau bentuk hasil riset yang dipamerkan dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa kritik semestinya tidak langsung diarahkan kepada Prabowo karena BRIN bukan lembaga yang baru lahir pada pemerintahan sekarang.
Perdebatan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sejarah kelembagaan BRIN.
Sebab, secara hukum dan kelembagaan, BRIN telah dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Karena itu, menilai seluruh capaian dan persoalan BRIN hanya berdasarkan siapa presiden yang sedang berada di Istana ketika hasil penelitian dipamerkan berpotensi mengabaikan proses panjang pembentukan lembaga tersebut.
BRIN Dibentuk pada Era Joko Widodo
Dasar kelembagaan BRIN sudah muncul pada 2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Perpres tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 24 Oktober 2019. Aturan itu kemudian diubah melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 31 Desember 2019.
Restrukturisasi yang lebih besar berlangsung pada 2021. Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN kemudian digantikan oleh Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Perpres 78/2021 ditetapkan pada 24 Agustus 2021. Berdasarkan basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peraturan tersebut mengatur kedudukan, struktur organisasi, tata kerja, pengintegrasian, pendanaan, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Perpres tersebut juga menegaskan BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dengan demikian, fondasi kelembagaan BRIN yang menjadi tempat bekerja para periset dan memproduksi berbagai hasil penelitian yang dipamerkan kepada Prabowo pada 6 Agustus 2026 merupakan hasil kebijakan yang dimulai pada pemerintahan Joko Widodo.
Integrasi Empat Lembaga Riset
Pembentukan BRIN kemudian diikuti proses integrasi sejumlah lembaga penelitian pemerintah.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada September 2021 menyatakan empat lembaga pemerintah nonkementerian telah diintegrasikan ke dalam BRIN, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
“Pada 1 September 2021 seluruh sumber daya manusia (SDM), aset dan program Kementerian Riset dan Teknologi dan empat LPNK sudah diintegrasikan ke BRIN,” kata Laksana kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, 2 September 2021.
Integrasi tersebut merupakan konsekuensi dari gagasan untuk mengonsolidasikan kekuatan riset nasional dalam satu lembaga.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyampaikan arahan tersebut dalam Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26, 10 Agustus 2021.
“Saya minta BRIN untuk segera melakukan konsolidasi dan integrasi kekuatan riset dan inovasi nasional. BRIN harus berburu inovasi dan teknologi dari para peneliti dan inovator kita untuk diinkubasikan, diterapkan, dan diindustrikan,” ujar Jokowi dalam sambutan yang disampaikan secara virtual pada Hakteknas ke-26, Selasa, 10 Agustus 2021.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan target yang lebih besar dari pembentukan BRIN.
“BRIN harus mampu mengorkestrasi sumber daya manusia, infrastruktur, program, dan anggaran agar menjadi kekuatan besar untuk menghasilkan karya nyata yang menyejahterakan rakyat,” ujar Jokowi.
Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa sejak awal BRIN memang tidak hanya diharapkan menjadi lembaga yang mengumpulkan para peneliti, tetapi juga menghasilkan penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat nyata.
Jokowi bahkan menargetkan Indonesia tidak berhenti sebagai konsumen teknologi.
“Saya yakin dengan pasar Indonesia yang besar dan juga dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, kita mempunyai leverage yang kuat untuk bernegosiasi. Cari cara-cara cerdas untuk melakukan akuisisi teknologi secara murah dan menjadikan kita sebagai produsen teknologi yang mandiri,” ujar Jokowi dalam acara yang sama di Istana Merdeka, Jakarta.
Kontroversi Sejak Awal Pembentukan
BRIN bukan lembaga yang sejak awal berdiri tanpa kontroversi.
Salah satu perdebatan muncul terkait komposisi Dewan Pengarah BRIN setelah Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah pada Oktober 2021.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, mengkritik keputusan tersebut. Dalam pernyataannya yang diberitakan detikNews pada Rabu, 13 Oktober 2021, Azra berpendapat bahwa posisi tersebut semestinya ditempati ilmuwan atau peneliti berkaliber internasional.
“Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset atau inovasi unggul,” kata Azyumardi Azra, 13 Oktober 2021.
Ia juga mengingatkan risiko politisasi lembaga tersebut.
“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi–boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” ujarnya.
Kritik tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai BRIN sebenarnya telah berlangsung sejak fase awal pembentukan dan konsolidasi lembaga, jauh sebelum pemerintahan Prabowo.
Animalium Juga Lahir dalam Ekosistem BRIN Era Jokowi
Konteks yang sama perlu diberikan ketika publik membicarakan Animalium.
Animalium bukan lembaga yang secara khusus didirikan melalui Peraturan Presiden tersendiri. Fasilitas tersebut merupakan wahana edukasi sekaligus penelitian satwa liar milik BRIN di Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Animalium dibuka untuk pengunjung pada Maret 2023 dan kemudian diresmikan Megawati Soekarnoputri pada Rabu, 5 Juli 2023.
Dalam peresmian tersebut, Megawati yang ketika itu menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN menjelaskan latar belakang integrasi riset nasional.
“Sebelum ada BRIN ini yang namanya riset di Indonesia tempatnya terpisah-pisah dan tidak menjadi satu. Setelah itu, Pak Jokowi membuat BRIN yang menyatukan seluruh kegiatan dari riset dan inovasi yang ada di Indonesia,” kata Megawati di Animalium, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, 5 Juli 2023.
Keterangan tersebut menjadi salah satu sumber primer yang memperjelas hubungan Animalium dengan kebijakan integrasi riset yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Animalium sendiri dirancang bukan semata sebagai tempat rekreasi satwa.
Kepala BRIN saat itu, Laksana Tri Handoko, menjelaskan fungsi fasilitas tersebut dalam acara yang sama.
“Animalium itu adalah pusat riset untuk observasi hewan hidup dan melihat perilaku hewan hidup,” kata Handoko saat peresmian Animalium di Cibinong, 5 Juli 2023.
Menurut ANTARA, Animalium menjadi fasilitas riset satwa liar sekaligus museum satwa. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi satwa yang diteliti dan dirawat periset BRIN, mulai dari aves, pisces, herpetofauna, invertebrata hingga mamalia.
Dengan demikian, keberadaan Animalium juga perlu dibaca sebagai bagian dari infrastruktur riset yang berkembang setelah konsolidasi kelembagaan BRIN.
Dari Janji Integrasi ke Hasil Nyata
Persoalan yang kemudian patut diajukan bukan semata siapa yang harus disalahkan atas hasil riset yang dipamerkan di Istana.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah integrasi yang dijanjikan sejak 2021 telah menghasilkan peningkatan kualitas penelitian, inovasi, hilirisasi teknologi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, Jokowi pada Hakteknas 2021 telah memberikan ukuran yang cukup jelas: BRIN diharapkan mengonsolidasikan SDM, infrastruktur, program, dan anggaran untuk menghasilkan “karya nyata yang menyejahterakan rakyat”.
Lima tahun kemudian, pemerintahan Prabowo menghadapi kesempatan sekaligus tantangan untuk menguji hasil konsolidasi tersebut.
Pertemuan dengan 150 periset di Istana pada 6 Agustus 2026 dapat menjadi titik evaluasi terhadap perjalanan tersebut.
Prabowo: Jangan Mencari Kambing Hitam
Menariknya, pesan Prabowo kepada para periset justru menekankan pentingnya melihat fakta dan realitas.
Dalam pertemuan dengan para periset BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026, Prabowo mengatakan dirinya lebih menyukai kepemimpinan yang berangkat dari fakta.
“Saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak, kadang-kadang melihat realita itu tidak enak, terus terang saja,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian menyampaikan pesan yang relevan dengan polemik yang berkembang di media sosial.
“Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan membantu,” katanya dalam acara yang sama.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan ilmiah.
“Kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional ya. Nanti kita akan keliru, rasional, science, mathematics, reality,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai pesan kepada pemerintah sekaligus komunitas ilmiah agar persoalan bangsa diselesaikan berdasarkan data, sains, dan kenyataan, bukan sekadar persepsi.
Kritik Tetap Diperlukan
Respons negatif terhadap hasil riset yang dipamerkan BRIN tentu tidak dapat begitu saja dianggap sebagai serangan politik.
Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan manfaat sebuah penelitian, penggunaan anggaran, relevansi hasil penelitian, kualitas inovasi, proses hilirisasi, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pertanyaan tersebut justru penting karena BRIN merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi penelitian dan inovasi dengan pembiayaan yang bersumber antara lain dari APBN. Perpres 78/2021 menegaskan tugas BRIN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi secara nasional dan terintegrasi.
Namun, kritik terhadap hasil riset juga perlu dibedakan dari penilaian yang hanya melihat bentuk fisik produk atau materi pameran.
Tidak semua penelitian dapat dinilai hanya dari seberapa menarik produknya ketika dipajang di hadapan Presiden. Riset dasar, penelitian perilaku satwa, pemetaan biodiversitas, pengembangan material, riset genomik, teknologi nuklir, teknologi antariksa, hingga pengembangan kecerdasan buatan memiliki proses dan indikator keberhasilan yang berbeda.
Sebaliknya, istilah “riset” juga tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari evaluasi publik.
Pertanyaan mengenai manfaat, efisiensi anggaran, kualitas publikasi, paten, adopsi teknologi, kerja sama industri, kontribusi terhadap kebijakan publik, serta dampak sosial-ekonomi tetap layak diajukan.
Dengan kata lain, menertawakan hasil riset tanpa memahami konteks ilmiahnya tidak menyelesaikan masalah. Namun, mempertanyakan manfaat dan pertanggungjawaban hasil riset juga bukan berarti menyerang peneliti atau Presiden.
Jangan Salah Alamat
Di sinilah perdebatan setelah pertemuan 150 periset BRIN di Istana perlu ditempatkan secara proporsional.
Presiden Prabowo memang menjadi pihak yang menerima dan meninjau hasil riset pada 6 Agustus 2026. Pemerintahannya juga kini memiliki tanggung jawab terhadap arah, anggaran, kinerja, dan masa depan BRIN.
Akan tetapi, BRIN sebagai institusi mempunyai sejarah yang dimulai pada pemerintahan Joko Widodo.
Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN ditetapkan pada 24 Oktober 2019, disusul Perpres Nomor 95 Tahun 2019 pada 31 Desember 2019. Kemudian Perpres Nomor 33 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 memperkuat struktur dan proses integrasi lembaga riset nasional.
Animalium pun telah dibuka dan diresmikan pada 2023, ketika pemerintahan Jokowi masih berlangsung. Pada saat peresmian, Megawati sendiri secara terbuka mengaitkan keberadaan Animalium dan integrasi riset dengan pembentukan BRIN oleh Jokowi.
Karena itu, jika ada hasil riset BRIN yang dianggap belum memenuhi harapan publik, evaluasinya seharusnya dilakukan terhadap perjalanan kelembagaan secara berkesinambungan.
Pemerintahan Jokowi memiliki catatan terkait keputusan membentuk dan mengintegrasikan BRIN.
Pemerintahan Prabowo memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah model tersebut akan diteruskan, diperbaiki, atau dikembangkan sehingga menghasilkan dampak yang lebih nyata.
Momentum Evaluasi
Pertemuan 150 periset di Istana pada 6 Agustus 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni atau bahan perdebatan politik di media sosial.
Justru pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pertanyaan mengenai arah riset Indonesia setelah integrasi lembaga-lembaga penelitian ke dalam BRIN.
Apakah integrasi berhasil memperkuat kualitas riset?
Apakah anggaran penelitian menghasilkan inovasi yang benar-benar digunakan?
Apakah penelitian lebih cepat masuk ke industri?
Apakah hasil penelitian memberi manfaat bagi masyarakat?
Dan, yang tidak kalah penting, apakah cita-cita menjadikan Indonesia produsen teknologi yang mandiri seperti yang disampaikan Jokowi pada Hakteknas 2021 mulai terwujud?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semestinya menjadi milik satu kubu politik.
BRIN adalah lembaga negara yang keberadaannya melampaui pergantian presiden. Hasil risetnya pun merupakan bagian dari perjalanan panjang ekosistem ilmu pengetahuan Indonesia.
Karena itu, kritik terhadap BRIN harus tetap terbuka. Begitu pula apresiasi terhadap para penelitinya.
Yang perlu dihindari adalah menyederhanakan persoalan dengan menjadikan satu presiden sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas seluruh sejarah sebuah lembaga.
Pada akhirnya, 150 periset yang datang ke Istana pada 6 Agustus 2026 membawa lebih dari sekadar produk untuk dipamerkan.
Mereka membawa pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan riset Indonesia.
Dan pertanyaan itu seharusnya dijawab bukan dengan ejekan, bukan pula dengan saling menyalahkan, melainkan dengan data, evaluasi, sains, dan hasil nyata. (***)
