MDI.News Forum Kepakaran Indonesia (FKI) menyoroti pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan oleh Suahasil Nazara. Kementerian Keuangan menyebut pergantian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Ketua Umum FKI, Dr. Risman Pasaribu, S.E., M.M., mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Namun, menurutnya, pergantian Menteri Keuangan perlu dilihat secara objektif karena posisi tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara, APBN, dan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat mengenai arah kebijakan keuangan negara setelah pergantian Menteri Keuangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan APBN tetap berjalan secara kredibel, transparan dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Risman.
FKI juga menilai pergantian Menteri Keuangan perlu diikuti dengan kesinambungan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, dunia usaha maupun investor.
Menurut Risman, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki dasar yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. APBN harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional,” katanya.
Pergantian tersebut berlangsung setelah Purbaya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun. Pada 15 September 2026, Kementerian Keuangan melaksanakan serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil Nazara.
FKI berharap Menteri Keuangan yang baru dapat melanjutkan program yang masih relevan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang membutuhkan penyempurnaan.
“Yang terpenting bukan persoalan siapa orangnya, tetapi bagaimana sistem keuangan negara dikelola dengan baik, profesional, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar Risman.
FKI, kata Risman, akan terus memberikan gagasan dan masukan berdasarkan kajian akademik serta kepentingan pembangunan nasional.
(Redaksi/MDI.News)
