MDINEWS, Bekasi — Kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi kemampuan sebuah bangsa menentukan masa depannya sendiri. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami perubahan luar biasa.
Kita memiliki pemerintahan sendiri, demokrasi, pembangunan infrastruktur, ekonomi yang terus tumbuh, serta posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturan dunia. Namun, di tengah gemerlap perayaan kemerdekaan, sebuah pertanyaan kritis patut diajukan: benarkah Indonesia sudah sepenuhnya berdaulat?
Pertanyaan ini bukan untuk meragukan kemerdekaan, melainkan untuk mengingatkan bahwa perjuangan sebuah bangsa tidak berhenti ketika penjajah meninggalkan negeri ini.
Secara ekonomi, Indonesia memiliki alasan kuat untuk optimistis. Ekonomi nasional tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, sementara pada triwulan I 2026 pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$282,91 miliar, sedangkan impor mencapai US$241,86 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat dan mampu berperan aktif dalam perdagangan dunia.
Namun, kedaulatan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan besarnya nilai perdagangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa besar pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kemampuan bangsa mengelola sumber dayanya sendiri?
Data kemiskinan memberikan gambaran yang lebih kompleks. BPS mencatat bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Angka ini memang menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ketimpangan pengeluaran juga menurun, dengan Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363, dibandingkan 0,375 pada Maret 2025. Ini adalah kabar baik, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa puluhan juta rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Artinya, kemerdekaan secara politik belum otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Negara boleh tumbuh, tetapi rakyat harus ikut tumbuh.
Tantangan kedaulatan juga terlihat dalam ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan global. Pada 2025, impor Indonesia mencapai US$241,86 miliar dan meningkat 2,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Impor tentu bukan sesuatu yang salah—bahkan merupakan bagian normal dari perekonomian modern.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi dari negara lain, tetapi mampu menjadi produsen, inovator, dan pencipta nilai tambah. Di era globalisasi, penjajahan tidak selalu berbentuk pendudukan wilayah. Ketergantungan berlebihan pada teknologi, modal, bahan baku, energi, pangan, bahkan informasi dapat menjadi tantangan baru terhadap kemandirian bangsa.
Karena itu, makna kemerdekaan pada hari ini harus diperluas. Merdeka berarti mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati diri dan kepentingan nasional. Indonesia tidak perlu menutup diri dari investasi asing, teknologi global, maupun kerja sama internasional.
Justru sebaliknya, globalisasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan bangsa. Investasi harus membuka lapangan kerja dan transfer teknologi; kekayaan alam harus memberikan nilai tambah bagi rakyat; pendidikan harus melahirkan manusia yang unggul; dan digitalisasi harus membuat Indonesia menjadi pemain, bukan sekadar pengguna.
Pada akhirnya, 80 tahun kemerdekaan bukan hanya momentum untuk mengenang keberanian para pahlawan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi kebangsaan. Kita telah merdeka dari penjajahan fisik, tetapi perjuangan menuju kedaulatan ekonomi, teknologi, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan masih panjang. Merah Putih tidak cukup hanya berkibar di tiang-tiang upacara. Ia harus hadir dalam keberanian bangsa menguasai teknologi, dalam kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, dalam kesejahteraan petani dan nelayan, dalam keadilan ekonomi, serta dalam kemampuan rakyat menentukan masa depannya sendiri.
Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya tentang siapa yang memerintah negeri ini, tetapi tentang apakah seluruh rakyat benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat di tanah airnya sendiri. (***)
