MDI.NEWS, Kota Bekasi—-Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan infrastruktur strategis untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.
Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi Jawa Barat sebagai pusat industri nasional. Kamis, (25/06/2026).
Menurut Dedi, selama ini Jawa Barat belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari aktivitas industri yang berkembang di wilayahnya. Ia menjelaskan banyak perusahaan beroperasi di Jawa Barat, tetapi pencatatan pajak perusahaan maupun pajak karyawan berpenghasilan tinggi justru dilakukan di daerah lain.
Akibatnya, kontribusi fiskal yang seharusnya dapat memperkuat pembangunan Jawa Barat tidak sepenuhnya masuk ke daerah tempat kegiatan industri berlangsung.
Selain persoalan pajak, Dedi juga menyoroti kendaraan angkutan logistik yang beroperasi di Jawa Barat namun terdaftar di wilayah lain. Kondisi tersebut membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke kas daerah Jawa Barat, meskipun aktivitas operasional dan dampak infrastrukturnya terjadi di wilayah tersebut.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar produk industri Jawa Barat juga diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi.
Dampaknya, nilai produksi dan aktivitas ekspor lebih banyak tercatat di daerah yang memiliki pelabuhan tersebut. Menurutnya, kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi antardaerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pusat logistik dan ekspor baru.
Keberadaan pelabuhan itu diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi industri sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi yang tercatat langsung di Jawa Barat.
Dalam pelaksanaannya, proyek pengembangan kawasan menuju Pelabuhan Patimban membutuhkan material tanah dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan tol.
Dedi mengatakan kebutuhan tersebut harus dikelola secara terencana agar tidak memicu maraknya aktivitas galian ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan infrastruktur masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian merancang program yang mengintegrasikan kebutuhan material proyek dengan pembangunan sektor pertanian.
Melalui program cetak sawah baru di wilayah Indramayu dan Subang, tanah hasil penggalian akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengurukan kawasan Patimban. Dengan cara tersebut, pembangunan infrastruktur dan perluasan lahan pertanian dapat berjalan secara bersamaan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi yang terukur dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam proses penertiban dan pengawasan di lapangan. “Saya berbeda dengan pemimpin lain. Waktu saya tidak habis untuk kegiatan seremonial semata.
Setiap hari saya datang ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan, menata yang belum tertib, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujar Dedi Mulyadi. Menurutnya, kehadiran langsung pemimpin diperlukan agar setiap kebijakan dapat dieksekusi secara cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***)
