MDINEWS, Bekasi – Isu reformasi politik menjadi tema utama dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Studio AsMEN, Kota Bekasi, Selasa (28/7/2026). Kegiatan yang dipandu oleh Ketua Umum AsMEN, Nurkholis yang akrab disapa Cak Nur, menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh, di antaranya Dr. Risman Pasaribu, MM, Prof. Dr. T.B. Massa Jaffar Abdullah, MA, serta Prof. Abdullah Puteh, MM.
Diskusi berlangsung dengan membahas perjalanan reformasi politik Indonesia sejak bergulir pada 1998 hingga tantangan yang dihadapi saat ini. Para narasumber menyampaikan pandangan dan pengalaman masing-masing mengenai perlunya penguatan sistem politik nasional.
Dr. Risman Pasaribu, MM, dalam paparannya menyampaikan penilaiannya bahwa pelaksanaan reformasi politik masih belum berjalan sebagaimana harapan awal. Menurutnya, perubahan yang diinginkan masyarakat perlu dimulai dari pembenahan internal partai politik.
“Saya menjadi bagian dari perjalanan reformasi itu. Karena itu, menurut saya reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama dari dalam tubuh partai politik,” ujar Risman dalam diskusi.
Ia menilai partai politik memiliki peran strategis dalam mencetak pemimpin nasional. Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola partai, sistem kaderisasi, serta proses rekrutmen politik dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Sementara itu, Prof. Dr. T.B. Massa Jaffar Abdullah, MA, menyoroti pentingnya sistem kaderisasi yang berkelanjutan di lingkungan partai politik. Menurutnya, partai perlu memiliki mekanisme pembinaan kader yang terstruktur sebagaimana dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Ia mencontohkan organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang memiliki tradisi pendidikan dan pembinaan kader hingga melahirkan banyak akademisi maupun tokoh masyarakat.
Menurut Prof. T.B. Massa Jaffar Abdullah, partai politik perlu lebih banyak memberikan ruang kepada kader yang memiliki kapasitas akademik, integritas, serta pengalaman kepemimpinan.
Ia juga mengemukakan pandangannya mengenai proses seleksi pejabat pada masa pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, meskipun pada masa tersebut terdapat berbagai catatan, termasuk keterbatasan kebebasan pers, terdapat sistem seleksi yang dinilainya berlangsung secara ketat dalam aspek tertentu. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber dalam forum diskusi.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Abdullah Puteh, MM, berbagi pengalaman sebagai mantan pejabat publik. Ia mengatakan bahwa mewujudkan perubahan kebijakan bukanlah proses yang mudah karena memerlukan dukungan berbagai pihak.
“Menjadi pejabat publik memang tidak mudah. Mengubah sebuah gagasan menjadi kebijakan memerlukan proses, komunikasi, dan dukungan yang kuat,” ujarnya.
Menurut Abdullah Puteh, diskusi seperti yang diselenggarakan AsMEN dapat menjadi ruang bertukar gagasan untuk memperkaya perspektif mengenai pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Moderator diskusi, Nurkholis atau Cak Nur, mengatakan bahwa forum tersebut diharapkan menjadi wadah dialog yang menghadirkan pandangan dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat guna memberikan masukan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai isu, mulai dari reformasi partai politik, peningkatan kualitas kader, hingga pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan akademik.
Melalui forum tersebut, para peserta berharap berbagai gagasan yang muncul dapat menjadi bahan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem politik nasional serta meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang. (***)
