Jakarta, 22 Agustus 2025
MDI.NEWS | Hukum – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Bidang Kajian dan Advokasi Hukum menyampaikan sikap tegas terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang baru-baru ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP Bidang Kajian dan Advokasi Hukum, Andriansyah Liauw, S.H., menegaskan bahwa:
1. Mengutuk keras segala bentuk perbuatan koruptif yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer.
2. Perbuatan tersebut tidak sejalan dengan citra yang kerap ia tampilkan di media sosial, yang justru selama ini digunakan untuk menutupi praktik tercela di balik layar.
3. Tindakan korupsi, pemerasan, maupun penyalahgunaan jabatan merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat serta bentuk penodaan terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
4. DPP mendorong KPK untuk bertindak tegas, transparan, dan profesional dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, serta menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
5. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak terkecoh oleh pencitraan di ruang publik atau media sosial, karena yang utama adalah integritas, bukan retorika.
” Kami menolak keras segala bentuk pembenaran atas perbuatan koruptif. Aparatur negara harusnya memberikan teladan, bukan justru mempermalukan bangsa dengan tindakan yang merugikan rakyat,” tegas Andriansyah Liauw, S.H., Ketua DPP Bidang Kajian dan Advokasi Hukum
DPP Aliansi Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus ini serta mendorong adanya perbaikan sistem agar praktik serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Redaksi: MDI.NEWS
