MDINEWS – Jakarta. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun Anggaran (TA) 2026, sekaligus sejumlah isu strategis terkait percepatan penyelesaian regulasi.
Dalam pemaparannya, Mensesneg menyampaikan bahwa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemensetneg pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target PNBP tersebut bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), yakni BLU Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, BLU PPK Kemayoran, serta PNBP lainnya di lingkungan Kemensetneg.
Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa alokasi belanja Kemensetneg TA 2026 difokuskan pada Program Dukungan Manajemen, termasuk dukungan anggaran bagi dua BLU yang pengelolaannya bersumber dari PNBP. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.
Mensesneg juga menegaskan bahwa telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden. Langkah tersebut dilakukan agar Kemensetneg dapat melaksanakan sejumlah kegiatan prioritas yang menjadi perhatian langsung Kepala Negara secara efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dalam penutup rapat kerja menyampaikan bahwa Komisi XIII dapat memahami arah program kerja dan alokasi anggaran Kemensetneg TA 2026. Komisi XIII DPR RI mendorong agar pelaksanaan anggaran dapat segera direalisasikan secara terukur, transparan, dan akuntabel.
Komisi XIII juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Kemensetneg dalam mengoptimalkan pengelolaan BLU PPK Gelora Bung Karno dan BLU PPK Kemayoran, serta percepatan penyelesaian regulasi, termasuk yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.
(Sumber: Biro Humas Kemensetneg)
