MDI.NEWS, Jakarta—–Pemerintah menyiapkan skema evakuasi darat bagi warga Sulawesi Selatan yang berada di kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Langkah ini ditempuh karena sejumlah bandar udara di area terdampak untuk sementara ditutup sehingga penerbangan tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
Kapten Ishaf menjelaskan bahwa hingga kini jalur udara belum bisa digunakan untuk proses pemulangan. Ia mengatakan, penutupan bandara membuat evakuasi harus dialihkan melalui jalur alternatif.
“Evakuasi darat menjadi satu-satunya opsi saat ini karena bandar udara ditutup dan tidak dapat digunakan,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan rencana yang telah dikonfigurasikan bersama pihak terkait, perjalanan darat akan diarahkan menuju Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa bandara di Riyadh dan Jeddah masih beroperasi normal sehingga memungkinkan menjadi titik keberangkatan lanjutan bagi warga negara Indonesia yang akan dipulangkan.
Dampak paling nyata dari meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut adalah potensi penundaan hingga pembatalan penerbangan oleh sejumlah maskapai, khususnya yang berbasis di Timur Tengah. Kondisi ini turut memengaruhi mobilitas warga Indonesia, termasuk masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim atau sedang berada di negara-negara terdampak.
Pengamat Timur Tengah, Horner Subatman Suba Atana, menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengambil langkah antisipatif. Ia menyebut perlunya pembentukan posko krisis untuk mendata secara cepat dan akurat warga Sulawesi Selatan yang berada di luar negeri. “Pendataan yang terintegrasi akan memudahkan koordinasi dan perlindungan jika situasi memburuk,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai organisasi dan komunitas warga Sulawesi Selatan di Timur Tengah, termasuk Kerukunan Pelajar dan mahasiswa di sejumlah negara seperti Mesir. Menurut dia, jaringan komunitas tersebut dapat menjadi simpul komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan warga di perantauan.
Sementara itu, Tanduk Suplazma menyampaikan bahwa rencana evakuasi dalam waktu dekat dinilai masih terlalu dini. Ia menjelaskan bahwa situasi di sejumlah negara masih berada pada status siaga dan belum masuk kategori darurat. “Sampai saat ini belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Mengutip laporan Kantor Berita Antara, Duta Besar Republik Indonesia juga memastikan situasi keamanan di Uni Emirat Arab tetap kondusif dan terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan situasi guna memastikan keselamatan seluruh warga Indonesia di kawasan Timur Tengah. (***)
