MDINEWS – Pemerintah terus mempercepat langkah restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari transformasi besar sektor korporasi negara. Program ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 guna menciptakan sistem BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (07/04/2026). Usai rapat, Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa restrukturisasi menjadi prioritas utama pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan internal, tetapi juga mendorong konsolidasi lintas sektor strategis. Salah satu langkah konkret adalah penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset negara menjadi satu entitas besar yang lebih terintegrasi dan kompetitif.
Selain itu, sektor logistik juga mengalami penataan signifikan. Sebanyak 15 perusahaan akan digabung menjadi satu perusahaan logistik nasional guna meningkatkan efisiensi distribusi serta memperkuat sistem rantai pasok nasional.
Di sektor transportasi, pemerintah turut memprioritaskan pengembangan layanan publik berbasis rel. Program elektrifikasi jalur kereta api di rute strategis seperti Jakarta-Rangkasbitung, Jakarta-Cikampek, dan Jakarta-Sukabumi tengah dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung mobilitas masyarakat yang lebih cepat dan ramah lingkungan.
Meski dihadapkan pada dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, kinerja BUMN secara umum dinilai masih stabil. Penurunan trafik pada sektor penerbangan akibat pembatasan rute tertentu disebut tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan performa perusahaan negara.
Pemerintah optimistis bahwa percepatan restrukturisasi ini akan memperkuat posisi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Melalui langkah konsolidasi dan transformasi yang terarah, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
